MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Pemerhati kebijakan publik, W. Tomson, menegaskan agar PT Maluku Energi Abadi (MEA) tidak dijadikan tempat penampungan mantan tim sukses politik. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipercaya mengelola Participating Interest (PI) 10% dari sejumlah blok migas di Maluku, MEA diharapkan menjadi motor penggerak baru peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi, bukan ladang balas jasa politik.
Tomson mengingatkan, pergantian direksi MEA harus dilakukan secara profesional dan transparan. Menurutnya, Gubernur Maluku perlu memastikan bahwa setiap penunjukan direksi benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang teruji, bukan atas dasar kedekatan pribadi maupun politik.
“MEA harus dikelola oleh orang yang paham industri energi, memiliki visi strategis, dan bebas dari kepentingan politik. Jika direksi dipilih asal tunjuk, maka bukan hanya perusahaan yang rugi, tetapi Maluku juga kehilangan potensi besar dari sektor energi,” tegas Tomson.
Ia menambahkan, seleksi terbuka dan objektif menjadi keharusan agar MEA mampu menjelma sebagai BUMD unggulan yang memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. “Kesalahan dalam menunjuk pimpinan bisa berakibat fatal pada kinerja perusahaan dan menghambat target PAD Maluku,” ujarnya.
MEA selama ini menjadi harapan baru bagi provinsi Maluku dalam memanfaatkan potensi migas secara optimal. Karena itu, publik menaruh harapan besar agar perusahaan ini benar-benar dikelola oleh sosok yang profesional, bukan politisi. (MIM-CN)
About The Author
