AMBON, MALUKUINDOMEDIA.COM- Polemik renovasi rumah dinas Gubernur Maluku yang berada di Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, dengan anggaran fantastis sebesar Rp14,5 miliar terus memantik reaksi publik. Kali ini, kritik tajam datang dari mantan anggota DPRD Maluku, Melkias Frans, yang menyebut proyek tersebut mencerminkan sikap tidak peka terhadap kondisi rakyat Maluku yang tengah menghadapi kesulitan di berbagai sektor.
Frans, seorang politisi asal Maluku, menegaskan bahwa seluruh APBD Maluku adalah tanggung jawab Gubernur sebagai kuasa anggaran. Namun, menurutnya, DPRD yang ikut membahas dan menyetujui anggaran terkesan bungkam dan seolah tidak mengetahui nilai proyek rehabilitasi rumah dinas yang begitu besar. “Seluruh APBD menjadi tanggung jawab gubernur. Pemprov di DPRD yang ikut bahas diberi persetujuan,” kata Frans.
Dalam komentarnya di media sosial, Frans menyentil sikap inkonsisten Gubernur Maluku yang beberapa waktu lalu menunda kegiatan nasional seperti Kemah Bela Negara di Kisar dengan alasan keterbatasan dana daerah. “Katanya ada INPRES tentang efisiensi, banyak kegiatan strategis yang ditunda atau bahkan tidak jalan karena alasan efisiensi, padahal kegiatan yang sangat fantastis nilainya dibiarkan jalan,” ujarnya melalui komentar di akun TikTok MalukuIndomedia.
Ia menyayangkan prioritas pembangunan yang lebih mementingkan fasilitas pribadi gubernur ketimbang kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Memang agak fantastis nilainya, 14 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas gubernur di tengah-tengah kondisi masyarakat yang lagi susah,” tegasnya.
Sebagai mantan wakil rakyat, Frans juga menyarankan agar proyek tersebut segera dievaluasi ulang. “Saran beta, sebaiknya gubernur segera lakukan evaluasi kegiatan tersebut dan hitung ulang anggarannya,” tambahnya.
Tak hanya mengkritik eksekutif, Frans juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Maluku dalam proses perencanaan dan persetujuan anggaran. “DPRD juga lakukan fungsinya dengan baik, yang wajar-wajar saja, agar tidak menimbulkan persepsi yang aneh-aneh oleh masyarakat,” pungkasnya. (SDM)
