MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Kritik keras datang dari Frans Leatemia, lulusan perminyakan asal Prancis , yang menilai keputusan Pemerintah Daerah Maluku menunjuk seorang tokoh politik sebagai Direktur Utama PT Maluku Energy merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Maluku dan penodaan terhadap industri minyak dan gas (migas).
Dalam pernyataannya yang dikonfirmasi MalukuIndoMedia.com lewat pesan WhatsApp, Leatemia menegaskan bahwa keberhasilan industri migas hanya dapat dicapai dengan kepemimpinan profesional berbasis engineering, bukan oleh figur politik yang tidak memahami dunia perminyakan.
“Industri migas bukanlah lapangan politik yang bisa dijadikan ajang bagi-bagi jabatan. Ini adalah arena berisiko tinggi, dengan modal besar, teknologi kompleks, dan standar keselamatan yang non-negosiasi,” tegas Leatemia, Rabu (11/11/2025).
Ia menyebut, keputusan ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi lonceng kematian bagi masa depan PT Maluku Energy.
Menurutnya, menempatkan tokoh politik tanpa kompetensi di bidang migas sama saja seperti “menempatkan tukang pukul sagu sebagai pilot pesawat tempur.”
Leatemia menilai langkah ini akan membuat PT Maluku Energy berubah menjadi “sapi perahan baru bagi pemerintah daerah”, bukan badan usaha yang dikelola profesional demi kesejahteraan rakyat Maluku.
“Seorang Direktur seharusnya mampu membaca laporan reservoir, menilai risiko pengeboran, dan memahami laporan keuangan bernilai triliunan rupiah. Jika orang politik yang duduk di sana, ia akan mudah dimanipulasi dan tidak tahu membedakan mana keputusan yang benar untuk perusahaan dan mana yang hanya menguntungkan elite kekuasaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Leatemia menilai penunjukan tersebut melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan memperlihatkan wajah nepotisme yang masih kuat di tubuh pemerintahan daerah.
“Mari kita jujur, hampir tidak ada BUMD yang benar-benar menghasilkan laba signifikan di Indonesia. Semua karena kesalahan yang sama — politisasi jabatan. Rakyat hanya mendapat sisa-sisa tulang dari kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya tajam.
Dalam pesannya yang penuh keprihatinan, Leatemia mendesak agar Pemerintah Daerah Maluku segera mencabut keputusan politis tersebut, dan menggantinya dengan figur yang memiliki rekam jejak profesional, integritas, dan pengalaman nyata di bidang energi.
“Berhentilah berpikir sebagai politisi. Mulailah berpikir sebagai negarawan. Ini bukan lagi tentang politik, ini tentang kelangsungan hidup dan martabat Maluku,” tutup Leatemia dengan nada tegas. (MIM-MDO)
About The Author
