MALUKU INDOMEDIA.COM, Jakarta– Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi politik dan sosial di indonesia, menyusul demonstarsi pada 28 Agustus 2025 yang terus meningkat dan meluas ke beberapa daerah di Indonesia dan berujung jatuhnya korban jiwa.
Ketua Umum PNPS GMKI, Febry Calvin Tetelepta, dan Sekretaris Jenderal, Dr. Sahat H.M.T. Sinaga, dalam pernyataanya, menilai penanganan aparat kepolisian terhadap massa aksi telah menimbulkan luka bagi demokrasi. Mereka menekankan pentingnya negara lebih mendengar aspirasi rakyat, bukan menekan dengan kekerasan.
PNPS GMKI menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, yakni Affan Kurniawan di Jakarta serta Sarinawati, Syaiful Anwar, Budi, dan Ubay di Makassar. Mereka menyebut para korban sebagai “martir suara rakyat” dan mendoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
- Mendesak Pemerintah untuk memperhatikan dan mengutamakan hak-hak hidup masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan pemerataan ekonomi sebagai implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
- Menyampaikan belasungkawa kepada kelaurga almarhum Affan Kurniawan di Jakarta, almarhum Sarinawati, Syaiful Anwar, Budi, dan Ubay di Makassar. Mereka menyebut para korban sebagai “martir suara rakyat” dan mendoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
- Bahwa tuntutan, seruan, harapan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk apapun termasuk demonstrasi harus dihormati sebagai kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD 1945.
- Kepada semua komponen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tidak dengan anarkis mengedepankan aksi simpatik, dan menjaga fasilitas umum.
- Kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aspirasi masyarakat hendaknya mengedepankan penganan persuasif dan tidak represif.
- Kepada seuruh penyelenggara negara agar menjaga ucapan dan sikap untuk tidak menyakiti nurani masyarakat.
- Kepada DPR dan Pemerintah hendaknya membatalkan kebijakan yang tidak memiliki empati terhadap beban hidup masyarakat, baik menyangkut tunjangan dan fasilitas yang berlebihan.
- Mendesak penegaan hukum yang seadil-adilnya kepada pihak-pihak yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan aksi massa.
- Mendukung dan menyerukan kepad Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Pimpinan Polri yang dianggap gagal dalam menangani aksi demonstrai di DPR Senayan dan daerah secara nasional.
“Peristiwa ini bukan hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan bangsa dan relasi antarwarga negara,” tulis PNPS GMKI dalam pernyataannya.
Pernyataan sikap yang dirilis di Jakarta, 30 Agustus 2025, ini diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar situasi nasional tidak semakin memburuk. (MIM-MDO)
