MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA– Isu pergantian Kapolri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Salah satu nama yang mencuat adalah Komjen Pol. Marthinus Hukom, mantan Kepala Densus 88 AT Polri dan hingga baru-baru ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, setelah dinonaktifkan.
Menurut Prof. Dr. Richard Luhulima, ST. MT, akademisi dan pemerhati kebijakan pemerintah, ada tiga dimensi utama yang biasanya dijadikan tolak ukur dalam menentukan calon Kapolri: kompetensi profesional, rekam jejak integritas, dan aspek representasi politik-kultural.
1. Jejak dan Kompetensi Profesional
“Marthinus Hukom memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen, antiteror, dan pemberantasan narkoba. Ia pernah memimpin Densus 88 AT Polri dan terlibat dalam operasi besar seperti penangkapan Ali Imron, Dr. Azahari, hingga Noordin M. Top. Sebelum dinonaktifkan, ia dipercaya menjabat Kepala BNN di era pemerintahan Presiden Prabowo,” jelas Prof. Richard.
“Dari sisi operasi kontra-teror dan intelijen, Marthinus jelas unggul. Ia memiliki pengalaman lapangan yang tidak dimiliki banyak perwira lain,” tambahnya.
2. Integritas dan Reputasi Publik
Menurut Prof. Richard, Marthinus dikenal relatif bersih dari isu politik maupun kontroversi publik. Gaya kepemimpinannya lebih teknokratis dan fokus pada tugas lapangan.
“Modal sosial berupa kepercayaan publik ini sangat penting dalam agenda reformasi Polri. Publik menghendaki figur yang fokus bekerja dan bebas dari polemik,” jelasnya.
3. Representasi Politik dan Kultural
Sebagai putra Maluku, Marthinus Hukom dinilai memberi simbol penting dalam hal pemerataan representasi kepemimpinan nasional.
“Selama ini pucuk pimpinan Polri lebih banyak didominasi figur dari Jawa atau Sumatera. Hadirnya Marthinus akan menjadi momentum inklusivitas, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo,” terang Prof. Richard.
Prof. Richard menyimpulkan bahwa secara objektif, Marthinus Hukom unggul dalam rekam jejak lapangan, integritas, serta nilai simbolis representasi daerah.
“Publik kini menuntut Polri yang bersih, berani, dan profesional. Jika Presiden Prabowo serius melakukan reformasi Polri, memilih Marthinus Hukom akan memberi sinyal kuat arah perubahan. Ia bukan sekadar jenderal teknis, tetapi juga simbol keadilan representasi bangsa,” pungkas Prof. Dr. Richard Luhulima, ST. MT, akademisi dan pemerhati kebijakan pemerintah. (MIM-OMA)
About The Author
