MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Pasca resmi terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, kepengurusan DPW Relawan PRAGI Indonesia Emas menegaskan arah gerak organisasi yang lebih progresif dan terstruktur.
Ketua DPP Relawan PRAGI Indonesia Emas, IR Ruben Setiawan, menekankan bahwa legalitas ini menjadi fondasi untuk kerja nyata di tengah masyarakat.
“Target utama kami adalah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan derajat hidup masyarakat Maluku agar keluar dari garis kemiskinan. Kami juga ingin hadir membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas hak-hak hidup yang layak,” tegas Ruben, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, relawan tidak boleh hanya hadir sebagai simbol, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang aktif membela kepentingan rakyat kecil, terutama mereka yang selama ini sulit menjangkau akses keadilan dan kesejahteraan.
Selain itu, langkah strategis kedua yang akan dijalankan adalah memperkuat barisan relawan di tingkat DPD kabupaten/kota. Struktur daerah dinilai sebagai ujung tombak perjuangan organisasi.
“DPD kabupaten/kota adalah garda terdepan. Banyak persoalan terkait harkat dan martabat masyarakat justru terjadi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Karena itu, penguatan struktur dan konsolidasi di daerah menjadi prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPW Relawan PRAGI Indonesia Emas Provinsi Maluku, Fredrik Nampasnea, S.Sos, menegaskan kesiapan jajaran wilayah untuk langsung bergerak setelah proses administrasi rampung.
“Kami di DPW Maluku siap menjalankan mandat organisasi. Fokus kami adalah membangun koordinasi cepat dengan DPD kabupaten/kota serta memetakan persoalan riil masyarakat di lapangan. Relawan harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar nama,” ujar Fredrik.
Ia menambahkan, konsolidasi internal akan segera dilakukan untuk memastikan seluruh bidang kerja berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan legalitas resmi di Kesbangpol, Relawan PRAGI Indonesia Emas Maluku kini memasuki fase kerja konkret. Publik menanti implementasi program yang tidak hanya bersifat wacana, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan kemiskinan, perlindungan hak hidup layak, serta penguatan martabat masyarakat hingga ke pelosok daerah. (MIM-MDO)
About The Author
