POLITIK hidup dalam ketidakpastian, dan satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kompas politik tidak bisa dibaca secara statis, itu cara lama yang sudah using. Para politisi tidak punya pilihan lain, beradaptasi dengan cara pandang baru atau hilang ditelan zaman.
Politik kini memasuki babak baru yaitu menjadi sebuah seni dalam mengendalikan risiko. Lantas apa itu risiko? Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau tujuan. Sehingga segala ketidakpastian perlu mendapat perlakuan yang tepat agar tidak menghalagi proses mencapai sasaran atau tujuan salah satunya dengan penerapan RBS.
Risk Breakdown Structure (RBS) adalah representasi hierarkis dari risiko yang dikategorikan berdasarkan sumbernya, dari tingkat tertinggi hingga sub-risiko yang lebih spesifik. Selanjutnya risiko dikalkulasi, dikategori, dianalisis dan disusun strategi pengelolaannya. RBS membuat arena politik dan menjadi sangat berbeda memaksa aktor agar berfikir dan bertindak berbasis pada risiko.
Pengendalian risiko sebagai seni politik merujuk pada manajemen risiko politik, di mana keputusan, peristiwa, atau kondisi politik dipahami sebagai potensi risiko bagi entitas politik dan dikelola melalui strategi yang proaktif, adaptif dan inovatif.
Pada aspek implemntasi, sikap Presiden Prabowo yang siap pertanggung jawab atas polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah bagian dari penerapan kebijakan berbasis risiko. Presiden Prabowo Subianto berhasil mengendalikan ketidakpastian lewat sebuah kebijakan jangka panjang yang terukur dan sistematis. Meskipun kebijakan itu tidak menihilkan risiko namun berhasil menurunkan agregat level risiko dari high to low (tinggi ke rendah).
Oleh: Gafur Djali, S.IP, CRP, CGOP (Member of Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
Pada praktik lain, ada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang secara berani menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan proyek Strategis Nasional Maluku Integrated Port (MIP) dengan Shanxi Sheng’an Mining Co, Ltd perusahaan asal Jepang pada Oktober 2025 lalu. Lewat telaah singkat yang saya lakukan, Saya sampai pada kesimpulan bahwa implementasi MIP merupakan langkah cerdas HL dalam melakukan sharing of risk dan transfer of risk. Kini risiko MIP bukan semata ditanggung oleh pemerintah Maluku tetapi telah menjadi risiko bersama dengan Shanxi Sheng’an Mining Co, Ltd. Pada posisi ini HL secara langsung telah menerapkan RBS dengan tepat.
Selain Gubernur Hendrik, saya melihat implementasi Risk Breakdown Structure (RBS) belum sepenuhnya menjadi perhatian aktor-aktor politik di Maluku. Kenapa RBS bisa tamat dalam kancah politik?
Memang tidak ada jawaban yang sederhana. Tetapi secara umum aktor politik memahami risiko dalam dua sisi mata uang. Bagi pesimis memaknai risiko sebagai sesuatu yang perlu dihindari dan bagi optimis maka risiko harus diterabas apapun konsekuensinya.
Baik pesimis maupun optimis keduanya lupa bahwa politik bukan soal nyali semata, melainkan kematangan kalkulasi, konsistensi dan intuisi yang mana semuanya punya argumentasi metedologis. Sehingga melihat risiko atau ketidakpastian sebagai sesuatu yang pasti dan harus dikendalikan sesuai dengan kemampuan penerimaan risiko (Risk appetite) yang dimiliki oleh aktor politik tersebut.
Bersambung II … (***)
About The Author
