
MALUKUINDOMEDIA. COM, AMBON – Dugaan penyimpangan proyek Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Lingkar Pulau Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Tahun Anggaran 2022, kembali menjadi sorotan. Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang nilainya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Desakan tersebut akan disuarakan melalui deklarasi dan jumpa pers pada Jumat, 20 November 2026, di Bundaran Poka, Kota Ambon.
Aksi ini menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sekaligus dorongan agar aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Proyek yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp14.491.000.000 dan dikerjakan oleh CV Putra Perkasa, dengan Hasan Basri Linas tercatat sebagai direktur perusahaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023, sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi dasar desakan aliansi, ditemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan lapis pondasi agregat Kelas A dan lapis penetrasi macadam FC 15 MPa, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
Akumulasi nilai temuan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Angka ini bukan nilai yang kecil dan patut mendapatkan perhatian serius, mengingat proyek tersebut menggunakan uang negara yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengembalian Baru Rp1,2-1,3 Miliar, Sisa temuan Dipertanyakan
Persoalan semakin mengundang perhatian setelah muncul pemberitaan pada September 2026 yang menyebutkan pengembalian dana baru berkisar Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar.
Jika angka tersebut mengacu pada total temuan sekitar Rp3,9 miliar, masih terdapat selisih perkiraan Rp2,6 miliar hingga Rp2,7 miliar yang perlu ditelusuri dan diverifikasi berdasarkan dokumen pengembalian resmi.
Aliansi menilai aparat penegak hukum perlu memastikan secara terbuka berapa nilai yang telah dikembalikan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Bagi aliansi, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyampaikan adanya pengembalian sebagian uang negara. Aspek pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan kemungkinan adanya unsur tindak pidana juga harus diuji melalui proses hukum.
Kejati Maluku Diminta Turun Tangan, Periksa Pihak Terkait
Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi secara tegas mendesak Kejati Maluku mengambil langkah konkret melalui supervisi dan evaluasi terhadap penanganan dugaan penyimpangan proyek Jalan Lingkar Pulau Amar Sekaru.
Kejati Maluku juga diminta menelusuri dan memeriksa Hendra Wibisono alias Bisiong terkait dugaan keterlibatannya dalam persoalan proyek tersebut.
Aliansi meminta agar setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan diperiksa secara profesional dan objektif. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup serta unsur pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dalam mengawal penggunaan anggaran negara di daerah.
Kejari SBT Didesak Gelar Pemeriksaan Maraton
Tidak hanya Kejati Maluku, Kejari Seram Bagian Timur juga didesak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap temuan BPK RI Tahun 2023.
Pemeriksaan diminta mencakup pelaksana pekerjaan, Hasan Basri Linas selaku Direktur CV Putra Perkasa, Hendra Wibisono alias Bisiong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Menurut aliansi, pemeriksaan harus mampu mengungkap apakah ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan tersebut semata-mata merupakan persoalan administrasi atau terdapat perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Penelusuran juga harus memastikan kesesuaian antara realisasi fisik pekerjaan, nilai pembayaran, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut pengembalian keuangan negara.
Pengembalian Uang Negara Bukan Penghapus Pidana
Dalam perspektif hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghentikan proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
Namun, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, aparat penegak hukum didorong tidak hanya berfokus pada angka pengembalian, tetapi juga menelusuri proses pelaksanaan proyek dan kemungkinan adanya pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Rizki Rumadan: jangan Berhenti pada Pengembalian Uang Negara
Rizki Rumadan selaku narasumber Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi menegaskan, deklarasi dan jumpa pers tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Menurutnya, Kejati Maluku dan Kejari SBT harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami mendesak aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rizki.
Ia juga menegaskan bahwa Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian hukum dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan keuangan negara.
Publik Menunggu Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Sorotan terhadap proyek Jalan Lingkar Pulau Amar Sekaru kini bukan sekadar persoalan angka miliaran rupiah. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran pembangunan dan keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan penyimpangan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan yang dibiayai APBN wajib dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.
Kini, publik menunggu langkah konkret Kejati Maluku dan Kejari SBT: apakah temuan tersebut akan ditelusuri secara menyeluruh hingga memperoleh kepastian hukum, atau justru kembali tenggelam dalam panjangnya proses birokrasi? (MIM-CN)







