MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB- Polemik penetapan batas desa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali memanas. Hasan Pelu, Tokoh Pemuda asal Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, dengan tegas mendesak Bupati SBB, Ir. Asri Arman, untuk segera mengevaluasi kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas (PPB) Desa SBB yang dinilai tidak profesional, arogan, dan cacat prosedur.
Menurut Hasan, keputusan sepihak yang diambil Tim PPB terkait penetapan batas antar desa di Pulau Manipa bukan saja melanggar etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi merampas hak-hak adat masyarakat. “Kerja Tim PPB SBB tidak profesional, arogan, ambisius, dan menyimpang dari Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Alih-alih menciptakan tertib administrasi, mereka justru berpotensi menghapus wilayah ulayat desa lain, merusak tatanan adat istiadat, bahkan mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat,” tegas Hasan.
Masyarakat Luhutuban menyoroti berbagai kejanggalan Tim PPB, mulai dari tidak adanya surat resmi kepada pemerintah desa hingga penggunaan undangan via grup WhatsApp untuk membahas persoalan serius yang menyangkut tapal batas. Praktik yang dinilai tidak etis dan tidak transparan itu semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap tim bentukan pemerintah kabupaten tersebut.
Ketidaknetralan Tim PPB juga terlihat dalam forum adat Haekalima Henaluaka pada 26 Agustus 2025 di Desa Masawoy. Forum yang sejatinya menjadi ruang musyawarah adat justru diwarnai sikap condong dan keberpihakan tim kepada pihak tertentu, sehingga memicu kemarahan warga Luhutuban dan desa-desa lain yang merasa dirugikan.
“Persoalan tapal batas ini sangat sensitif. Kalau tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan konflik antar kampung, seperti yang sudah sering terjadi di beberapa daerah di Maluku. Karena itu kami minta Bupati SBB serius menangani persoalan ini dengan melakukan evaluasi total terhadap Tim PPB,” desak Hasan.
Masyarakat Luhutuban menegaskan, jika masalah ini tidak segera ditangani secara adil dan transparan, maka stabilitas sosial, keamanan, dan kenyamanan warga di Pulau Manipa akan terancam. (MIM-MDO)
