MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB– Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kini berada di persimpangan jalan. Alih-alih menjadi mesin pelayanan publik, birokrasi justru terseret dalam arus kepentingan politik praktis. ASN berprestasi terpinggirkan, sementara tim sukses Pilkada menikmati kursi empuk di jabatan strategis.
Ismail M. Lussy, pengamat kebijakan publik, menyebut birokrasi sejatinya adalah jantung pemerintahan daerah. Namun wajah birokrasi SBB hari ini menunjukkan problem klasik yang kian mengakar: politisasi jabatan, rendahnya profesionalisme, lemahnya akuntabilitas, serta praktik nepotisme yang terang-terangan.
“Penempatan pejabat strategis lebih banyak didasarkan pada loyalitas politik ketimbang kompetensi. ASN yang berkinerja baik justru tersingkir karena tidak punya akses ke lingkaran kekuasaan,” tegas Lussy.
Mutasi dan rotasi ASN pun dinilai sarat kepentingan. Alih-alih memperkuat organisasi perangkat daerah, kebijakan itu lebih sering dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan penguasa. Bukan hal aneh jika sebagian pejabat lebih sibuk menjaga kenyamanan elit ketimbang bekerja untuk rakyat.
Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan. Warga terus mengeluhkan birokrasi yang lambat, berbelit, bahkan masih dihantui pungutan liar. Layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga akses kesehatan dan pendidikan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil.
“Program pembangunan daerah pun sering tidak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Ada intervensi pihak luar, mulai dari kontraktor hingga kelompok tertentu, yang ikut mengatur arah kebijakan pemerintah. Ini mempertegas bahwa birokrasi SBB belum steril dari nepotisme dan korupsi,” kata Lussy.
Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, birokrasi SBB hanya akan menjadi beban daerah. Reformasi birokrasi mutlak diperlukan: profesionalisme ASN harus dipulihkan, transparansi anggaran diperkuat, dan pimpinan daerah dituntut berani melepaskan birokrasi dari cengkeraman politik praktis.
“Birokrasi yang sehat bukan sekadar administrasi. Ia soal keberpihakan pada rakyat. Jika Seram Bagian Barat benar-benar ingin maju dan sejahtera, pembenahan birokrasi adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi,” pungkas Lussy. (MIM-MDO)
About The Author
