MALUKU INDOMEDIA.COM, NAMROLE– Pernyataan tendensius yang dilontarkan seorang oknum mengaku perwakilan pemuda Buru Selatan, menuai bantahan keras dari Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Buru Selatan, Maraden Hukunala.
Tudingan yang menyerang Bupati Buru Selatan, La Hamidi, dengan narasi “lebih utamakan joget dan pesta daripada urus kapal” disebut Maraden sebagai pernyataan sesat pikir dan tidak berdasar.
“Sejauh ini, LHM (sapaan La Hamidi) justru memiliki predikat baik dalam penatalayanan pemerintahan maupun birokrasi. Jangan asal bunyi lalu menjustifikasi pemimpin dengan tudingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Maraden, Jumat (12/9/2025).
Soal Hajatan dan Kepedulian Pemimpin
Maraden balik mempertanyakan tuduhan yang menyerang aktivitas sosial Bupati.
“Apakah salah jika seorang pemimpin menghadiri hajatan rakyatnya? Kan rakyat yang mengundang. Selaku pemimpin yang peduli, wajar bila LHM hadir sebagai bentuk kasih sayang pada masyarakat,” ujarnya.
Kapal Ambon–Namrole dan Dugaan Motif Tertentu
Terkait isu kapal ferry yang disebut tidak kunjung hadir di Namrole, Maraden menegaskan bahwa komunikasi antara Pemkab Buru Selatan dan pihak Ferry Garda Maritim sudah berlangsung dan kini menunggu finalisasi operasional.
Ia bahkan mencurigai ada kepentingan terselubung di balik narasi tersebut.
“Jangan merasa paling benar dengan argumentasi asal-asalan. Publik harus tahu, jangan sampai pernyataan itu by order. Apalagi ada nama Siong, pemilik PT Dharma Indah, yang patut kami duga ada kepentingannya,” ungkap Maraden tajam.
Menepis Perbandingan Era Kepemimpinan
Menanggapi perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya, baik Tagop Soulissa maupun Safitri Malik, Maraden menilai hal itu justru tidak produktif.
“Setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. KNPI mendorong pemuda untuk memberi energi positif bagi pembangunan, bukan malah menaruh bara di sekam,” katanya.
Maraden juga mengingatkan publik soal kegagalan BUMD Bipolo Gidin, pengelola ferry Ambon–Namrole di era lalu, yang dinilai hancur akibat praktek rent seeking hingga kolaps.
“Itu bukan di masa pemerintahan La Hamidi, publik harus tahu,” tandasnya.
Kritik Harus Data, Bukan Destruktif
Menutup pernyataannya, Maraden menegaskan kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar, namun harus disertai data valid, argumen akademis, dan solusi nyata.
“Kritik yang baik itu membangun, bukan destruktif. Pemuda harus belajar skeptis, analitis, bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya,” pungkasnya. (MIM-CS)
About The Author
