AMBON,MALUKU INDOMEDIA.com – Pemerintah Provinsi Maluku menunda pelaksanaan Event Nasional Kemah Bela Negara Tingkat Nasional pada bulan Oktober di Kisar, Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2025.
Dengan adanya Efesiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali ie menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku berkeinginan agar pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional harus berjalan secara maksimal terutama dari sisi dukungan anggaran, infrastruktur, tramsportasi dan sarana prasaranya lainya.
“Sehingga Maluku benar-benar siap menjadi Tuan dan Nyonya Rumah yang baik dalam menjamu kehadiran peserta dari 38 Provinsi dan para Pejabat Negara,” kata Sadali di kediamanya, Jumat (30/5/2025).
Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh, ditetapkan Pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025 di Provinsi Maluku tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Oktober 2025.
“Momentum ini diharapkan dapat dilihat secara lebih komprehensif, sebagai ekosistem yang saling mendukung dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan Negara di Provinsi Maluku sebagai serambi atau etalase terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut Sadali menyampaikan, Pemerintah Provinsi telah mengajukan penundaan kegiatan KEMAH BELA NEGARA TINGKAT NASIONAL dimaksud melalui Surat Gubernur Maluku Nomor. 400.5 / 7.16 tanggal 21 April 2025 tentang Penjadwalan Kembali Provinsi Maluku Sebagai Tuan Rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025, dan telah mendapat persetujuan dari Kwarnas berdasarkan Surat Nomor. 0121-00-K tanggal 9 Mei 2025 tentang Penundaan Kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025.
Sementara itu, Ketua GMNI cabang MBD Ridolof Loimalitna menyayangkan sikap tersebut karena dinilai menghambat momentum penting bagi daerah yang tergolong wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Ia juga menanggapi alasan Gubernur yang menyebut soal keterbatasan anggaran sebagai dasar penundaan. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat karena Kemah Bela Negara merupakan agenda nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah cukup menjadi tuan rumah dan mendukung secara lokal, bukan malah menolak. Untuk urusan infrastruktur pasti ada solusi yang bisa dibahas bersama,” tegasnya
GMNI Cabang MBD menilai, jika kegiatan ini dibatalkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat dan citra daerah. “Kami ini daerah 3T. Kehadiran event nasional seperti ini membawa semangat baru dan membuka peluang pembangunan,” katanya.
Sebagai bentuk protes, GMNI mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika Gubernur Maluku tidak mencabut surat permohonan pembatalan kegiatan tersebut. “Kami bersama GMKI dan elemen lainnya siap turun aksi di Kantor Bupati MBD dan Kantor Gubernur Maluku. Ini akan menjadi gerakan bersama,” tegasnya. (SDM/IM-1)
