MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar (APKRT) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Jumat, 24 Oktober 2025. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan moral rakyat Tanimbar terhadap dugaan praktik ketidakadilan dan penyimpangan dalam proyek strategis nasional Blok Masela yang kini berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM.
Dalam rilis resmi yang diterima Maluku Indomedia, Rabu (22/10/2025), APKRT menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd. dan Kementerian ESDM dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi, ketimpangan sosial, konflik horizontal, serta memperpanjang rantai eksploitasi sumber daya alam tanpa keberpihakan nyata kepada masyarakat adat dan lokal Tanimbar.
“Kami menuntut KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Presiden Direktur Inpex Masela, Kenji Hasegawa, terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan mega proyek LNG Blok Masela. Terutama dalam aspek pengadaan lahan, perekrutan tenaga kerja, dan pengelolaan dana CSR,” tulis pernyataan sikap APKRT.
Simon B, Koordinator Umum APKRT, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni rakyat Tanimbar yang menuntut keadilan dan keseimbangan manfaat dari hadirnya proyek besar di tanah mereka.
“Aliansi ini bukan gerakan pesanan, tapi suara nurani rakyat Tanimbar. Kami ingin kehadiran Blok Masela menjadi berkah, bukan kutukan. Ini perjuangan untuk keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi masyarakat adat kami,” tegas Simon.
Aliansi ini beranggotakan lintas elemen strategis, mulai dari Cipayung Plus Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KNPI, GMNI, GMKI), Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku Tanimbar–Ambon, Solidaritas Mahasiswa Maluku–Jakarta, hingga akademisi, tokoh adat, dan intelektual muda Tanimbar.
Surat resmi pemberitahuan aksi telah dilayangkan sejak Senin (20/10) kepada Polres Jakarta Selatan, Kementerian ESDM, SKK Migas, KPK, Pertamina Hulu Energi, dan Inpex Masela Ltd.
Sementara itu, Dr. Kelvin Keliduan, intelektual muda Tanimbar, menilai langkah aliansi ini merupakan ekspresi cinta masyarakat terhadap investasi yang berkeadilan.
“Rakyat Tanimbar mendukung penuh Blok Masela sepanjang dijalankan dengan prinsip Good Corporate Governance. Investasi ini harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, khususnya Maluku dan Kepulauan Tanimbar,” jelas Kelvin kepada Maluku Indomedia.
Ia menegaskan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan suara rakyat Tanimbar tidak diabaikan.
“Nasib rakyat Tanimbar kini berada di ujung pena Menteri Bahlil. Kami percaya beliau mampu bersikap arif, bijaksana, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Aksi besar di depan Gedung KPK ini diharapkan menjadi momentum koreksi terhadap arah kebijakan energi nasional agar tidak hanya berpihak pada kepentingan korporasi, melainkan juga pada kesejahteraan rakyat di tanah tempat sumber daya itu berasal— Tanimbar, Maluku. (MIM-MDO)
About The Author
