MALUKU INDOMEDIA.COM, BURU— Kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru kembali bergemuruh. Namun kali ini bukan soal tambang atau emas, melainkan dugaan aksi premanisme berkedok penggalangan dana oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru terhadap para penambang.
Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah anggota Satpol PP meminta uang kepada penambang dengan dalih membantu pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buru. Ironisnya, tindakan ini dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjadi penegak aturan dan pelindung rakyat.
“Ini perilaku yang tidak pantas. Satpol PP dibayar oleh negara untuk menegakkan aturan, bukan untuk memalak rakyat. Kalau benar ini terjadi, maka ini sudah masuk kategori premanisme berseragam!” tegas Fandri Tasidjawa, Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, dengan nada geram, Selasa (11/11/2025)
Fandri menilai, tidak ada alasan pembenaran atas praktik “minta sumbangan” tersebut. Semua kegiatan resmi pemerintah, termasuk HUT daerah, sudah terang benderang diatur dalam APBD.
“Penganggaran kegiatan daerah pasti sudah masuk dalam APBD. Jadi mustahil ada alasan minta sumbangan ke penambang. Itu tindakan tidak bermoral dan mencoreng wajah pemerintah daerah,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Fandri juga menyoroti pembiaran aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, padahal Gubernur Maluku telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menertibkan bahkan menutup seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
“Jika masih ada aktivitas tambang dan aksi pemalakan oleh aparat, maka jelas ada pembangkangan terhadap instruksi Gubernur. Kami menuding ada pembiaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Buru,” tandasnya.
Atas dugaan tersebut, DPD KNPI Provinsi Maluku mendesak Bupati Buru, Ikram Umasugi, untuk segera mencopot bahkan memecat Syarul Haulussy dari jabatannya sebagai Kasatpol PP, sekaligus memprosesnya sebagai ASN yang mencoreng nama baik institusi.
“Kalau pemerintah sendiri menunjukkan perilaku seperti preman, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu? Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan kesejahteraan rakyat, bukan ancaman bagi mereka,” tutup Fandri dengan tajam.
MalukuIndomedia.com mencatat, kasus dugaan premanisme ini menambah panjang daftar ironi birokrasi di daerah kaya sumber daya namun miskin integritas. Jika tak segera ditindak, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa runtuh — dan Gunung Botak kembali menjadi simbol ketamakan dan ketidakadilan yang tak pernah berakhir. (MIM-CR)
About The Author
