Wakil Gubernur Maluku Sindir Tak Didampingi SKPD, Soroti Etika Jabatan di Lingkup Pemprov

Share Berita

MALUKU INDOMEDIA.COM, TOMARALA— Laga persahabatan antara Porkev Luhu dan Mega Mendung Pelauw di Bumi Tomarala tidak hanya menampilkan semangat olahraga, tetapi juga memunculkan isu serius terkait tata kelola birokrasi di Provinsi Maluku. Hal ini terjadi setelah Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan pernyataan satir namun bernada kritik dalam sambutannya.

Dalam video yang beredar, Wakil Gubernur menyinggung terbuka soal minimnya pendampingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika ia menghadiri agenda resmi pemerintahan, Kamis (20/11/2025).

“Kalau Gubernur hadir, semua SKPD ikut berbondong-bondong. Tapi kalau saya, saya hanya sendiri saja. Tidak ada siapa-siapa yang ikut. Tapi seng apa-apa, saya jalani saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memicu sorotan publik mengenai etika jabatan dan penghormatan struktural di lingkungan Pemprov Maluku. Secara norma birokrasi, seorang Wakil Gubernur memiliki kedudukan strategis yang melekat dengan kewenangan representatif, sehingga kehadirannya pada kegiatan pemerintah semestinya mendapat dukungan struktural yang sama dan proporsional dari SKPD.

Minimnya pendampingan SKPD bukan hanya mencerminkan potensi ketidakharmonisan internal, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap etika profesi pemerintahan, di mana setiap pejabat wajib memberikan pelayanan administratif yang netral, tidak diskriminatif, dan menghormati hierarki kelembagaan.

Pengamat menilai, komentar Wakil Gubernur—meski disampaikan dengan nada santai—menegaskan adanya persoalan budaya birokrasi yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka: apakah penghormatan terhadap jabatan hanya berjalan jika “atasan tertinggi” yang hadir?

Acara persahabatan sepak bola di Tomarala sejatinya bertujuan mempererat kebersamaan masyarakat. Namun pernyataan Wakil Gubernur membuka ruang diskusi lebih luas mengenai profesionalitas SKPD, loyalitas struktural, serta perlunya pembenahan etika aparatur agar roda pemerintahan berjalan efektif dan berkeadilan. (MIM-MDO)