MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Langkah Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Sekretariat Dewan (Sekwan) yang melayangkan surat pemanggilan kepada pihak INPEX Masela Ltd. menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Agenda rapat kerja yang disebut akan membahas dugaan kebocoran anggaran daerah dinilai banyak pihak sebagai langkah yang tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi di Maluku.
Polemik bermula setelah beredarnya surat undangan rapat kerja Komisi III DPRD Maluku yang ditujukan kepada INPEX Masela Ltd. untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan dugaan kebocoran anggaran daerah. Publik kemudian mempertanyakan relevansi pemanggilan tersebut mengingat INPEX merupakan perusahaan investor yang mengelola Proyek Strategis Nasional Gas Abadi Blok Masela dan bukan institusi pemerintah yang mengelola APBD maupun APBN.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami batas fungsi pengawasan legislatif. Menurut mereka, apabila yang dipersoalkan adalah pengelolaan anggaran daerah, maka pihak yang semestinya dimintai keterangan adalah organisasi perangkat daerah maupun pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap penggunaan anggaran.
“Investor tidak mengelola APBD. Karena itu publik bertanya-tanya apa korelasi antara dugaan kebocoran anggaran daerah dengan pemanggilan perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas,” ujar salah satu tokoh pemuda di Ambon, Sabtu (13/6/2026)
Kritik tidak hanya berhenti pada substansi pemanggilan. Sejumlah kalangan menilai insiden tersebut berpotensi menciptakan citra yang kurang baik bagi Maluku di tengah upaya pemerintah daerah menarik investasi berskala besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Sorotan Publik Mengarah ke Tata Kelola DPRD
Kegaduhan yang muncul kemudian memunculkan tuntutan agar pimpinan DPRD Maluku memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar dan tujuan pemanggilan tersebut.
Publik menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi yang semakin memperkeruh suasana. Selain itu, sejumlah pihak juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap proses administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD apabila terbukti terdapat kekeliruan dalam penyusunan maupun substansi surat resmi yang dikeluarkan.
Bahkan muncul desakan agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris DPRD Maluku guna memastikan tata kelola administrasi lembaga berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
PEMASKEBAR: Jangan Generalisasi Kesalahan Administratif Menjadi Sikap Masyarakat Maluku
Di tengah derasnya kritik, Persatuan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR) turut menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menyoroti polemik tersebut dari perspektif yang lebih luas.
Sekretaris Jenderal PEMASKEBAR, Benny Kelabora, menegaskan bahwa pernyataan maupun tindakan oknum tertentu dalam forum DPRD tidak dapat dianggap mewakili masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) maupun masyarakat Maluku secara keseluruhan.
Menurutnya, masyarakat MBD pada prinsipnya mendukung setiap upaya percepatan investasi yang mampu mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta membuka kesempatan kerja bagi putra-putri Maluku.
“Apabila benar terdapat kekeliruan administratif, maka hal tersebut merupakan persoalan tata kelola internal yang harus dievaluasi secara objektif dan tidak sepatutnya digeneralisasi menjadi sikap masyarakat Maluku,” tegas Benny.
PEMASKEBAR menilai seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, harus menghadirkan suasana yang kondusif, konstruktif, dan profesional dalam membangun komunikasi dengan investor dan mitra pembangunan yang beroperasi di Maluku.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa insiden administratif tidak boleh mengaburkan agenda besar pembangunan daerah, khususnya keterlibatan masyarakat Maluku dalam rantai pasok industri migas, peningkatan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lahir dari proyek raksasa Blok Masela.
Blok Masela dan Harapan Besar Masyarakat Maluku
Bagi sebagian besar masyarakat Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek investasi biasa. Proyek yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu pengembangan gas terbesar di Indonesia itu dipandang sebagai peluang strategis untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal.
Karena itu, PEMASKEBAR menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukanlah mempertentangkan investasi dengan kepentingan rakyat, melainkan memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat nyata, adil, dan berkelanjutan.
Organisasi tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mempersiapkan masyarakat lokal agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Jangan Korbankan Masa Depan Maluku Karena Polemik Sesaat
Polemik pemanggilan INPEX Masela kini memperlihatkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, publik menuntut akuntabilitas dan profesionalisme lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kegaduhan yang tidak perlu dapat menciptakan sinyal negatif bagi dunia usaha dan investor yang sedang menilai potensi Maluku.
Pengawasan terhadap pembangunan dan investasi memang merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun pengawasan yang efektif harus dilakukan secara tepat sasaran, berbasis fakta, dan sesuai kewenangan agar tidak berubah menjadi kontroversi yang justru merugikan daerah sendiri.
Di tengah persaingan antarprovinsi untuk memperebutkan investasi nasional dan internasional, Maluku membutuhkan kepastian, profesionalisme, dan komunikasi publik yang matang. Sebab setiap polemik yang lahir dari kesalahan administratif bukan hanya menjadi catatan bagi lembaga yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kesiapan daerah dalam menyambut pembangunan besar yang selama ini dinanti masyarakat.
Blok Masela adalah peluang bersejarah bagi Maluku. Karena itu, masyarakat berharap seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga marwah daerah, memperkuat kepercayaan investor, dan memastikan agenda pembangunan tidak tersandera oleh kegaduhan yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal. (MIM-MDO)
About The Author
