MALUKU INDOMEDIA.COM, DOBO– Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memasang target besar kepada pejabat yang baru dilantiknya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Target tersebut bukan sekadar administrasi rutin, melainkan misi strategis untuk membawa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Target itu ditegaskan Bupati saat melantik Adolof Pokar sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Aru tengah melakukan konsolidasi serius terhadap tata kelola keuangan daerah yang selama ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, khususnya terkait pengelolaan aset.
Sebelum dipercaya memimpin BPKAD, Adolof Pokar menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru. Kini, ia menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks: membenahi administrasi keuangan daerah dan memastikan seluruh aset pemerintah tercatat secara valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
WTP Bukan Sekadar Prestise
Bagi pemerintah daerah, opini WTP bukan hanya simbol keberhasilan birokrasi. Predikat tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.
Karena itu, Kaidel meminta Kepala BPKAD yang baru tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menjadi motor perubahan dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih profesional.
“Target utama kita adalah meraih opini WTP dari BPK. Karena itu seluruh persoalan aset dan keuangan daerah harus segera dituntaskan,” tegas Kaidel.
Persoalan Aset Jadi Fokus Pembenahan
Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian Bupati adalah persoalan aset daerah yang masih menyisakan berbagai catatan dalam beberapa tahun terakhir.
Kaidel secara khusus menginstruksikan agar seluruh permasalahan aset dan administrasi keuangan periode 2020 hingga 2024 diselesaikan pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting agar data yang nantinya disajikan kepada BPK benar-benar valid dan tidak menimbulkan temuan yang berpotensi menghambat pencapaian opini WTP.
Instruksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembenahan aset menjadi agenda prioritas Pemkab Aru dalam reformasi tata kelola keuangan daerah.
Bentuk Tim Khusus dan Libatkan Ahli
Untuk mempercepat proses pembenahan, Bupati memerintahkan pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan penelitian, penelusuran, serta verifikasi terhadap seluruh aset milik daerah.
Tidak hanya itu, tim tersebut juga akan didampingi tenaga ahli atau konsultan independen guna memastikan proses inventarisasi berjalan objektif, profesional, dan sesuai standar audit.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menghindari kesalahan pencatatan aset yang selama ini sering menjadi sumber temuan dalam pemeriksaan keuangan daerah.
Ujian Besar BPKAD Baru
Pelantikan Adolof Pokar pada akhirnya bukan sekadar pergantian pejabat. Jabatan yang kini diembannya membawa ekspektasi besar untuk menjawab tantangan tata kelola keuangan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Keberhasilan menyelesaikan persoalan aset dan mengantarkan Kabupaten Kepulauan Aru meraih opini WTP akan menjadi ukuran utama kinerja kepemimpinannya di BPKAD.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, langkah yang diambil Pemkab Aru akan menjadi sorotan. Sebab, opini WTP tidak lahir dari target semata, tetapi dari kerja nyata, data yang valid, serta keberanian menuntaskan persoalan yang selama ini belum terselesaikan. (MIM-REDAKSI)
About The Author
