MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Rencana Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman baru sebesar Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kembali memicu kritik tajam. Kali ini datang dari pengamat kebijakan publik sekaligus Wakil KNPI Maluku, W. Tomson, yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kegagalan dari kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) dan Abdullah Vanath (AV).
Menurut Tomson, rencana pinjaman yang saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Maluku itu memperlihatkan lemahnya kemampuan Gubernur HL dalam memastikan capaian pembangunan tanpa menambah beban fiskal daerah.
Tomson menegaskan, Maluku saat ini masih menanggung beban berat akibat utang SMI era pemerintahan sebelumnya. Pinjaman sebelumnya yang bernilai sekitar Rp700 miliar saja sudah membuat APBD tersengal-sengal untuk membayar cicilan, sehingga penambahan utang justru dianggap sebagai keputusan yang semakin tidak masuk akal.
“Ini awal dari kehancuran. Utang sebelumnya saja Maluku sudah tertatih-tatih membayar. Sekarang mau pinjam Rp1,5 triliun, dua kali lipat lebih besar. Ini langkah yang sama sekali tidak mencerminkan kepemimpinan cerdas,” tegas Tomson, Jumat (21/11/2025)
Ia menilai, alasan pemerintah provinsi yang berdalih pemangkasan anggaran pusat bukan justifikasi untuk kembali menumpuk utang. Menurutnya, pengurangan anggaran justru menjadi stimulus bagi kepala daerah untuk kreatif mencari sumber pendanaan baru yang tidak membebani rakyat.
Tomson menyebut Maluku memiliki kekayaan alam melimpah yang semestinya dikelola untuk menjadi sumber pendapatan berkelanjutan—mulai dari sektor kelautan, pertambangan, kehutanan hingga pariwisata. Semua itu dinilai mungkin diwujudkan jika pemerintah daerah mampu menarik investor serius ke wilayah Maluku.
“Potensi SDA kita besar. Yang dibutuhkan hanya konsep, ide, dan kerja cerdas untuk mengolahnya. Bukan tambah utang,” tegasnya.
Tomson juga meminta DPRD Provinsi Maluku tidak “ikut-ikutan” menyetujui rencana tersebut tanpa kajian mendalam dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Saya berharap DPRD tidak ikut mengamini kerja bodoh ini. Jangan sampai rakyat yang akhirnya menanggung akibatnya,” katanya.
Rencana pinjaman jumbo yang digagas Gubernur HL ini diperkirakan akan menjadi polemik besar berikutnya di Maluku, mengingat kondisi fiskal daerah yang sudah terbebani serta kepentingan publik yang menanti ketegasan DPRD dalam mengambil sikap. (MIM-MDO)
About The Author
