MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB – Angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data per 30 November 2025 mencatat, sebanyak 21,85% penduduk SBB hidup dalam kategori miskin, menempatkan daerah ini sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku.
Bagi sebagian kalangan, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada realitas sosial yang nyata: keterbatasan akses jalan, mahalnya kebutuhan pokok, minimnya layanan kesehatan, hingga pendidikan yang belum merata—terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.
Fungsionaris Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Seram Bagian Barat, Di Fauzi Hehanussa, menilai bahwa pendekatan penanganan kemiskinan di SBB selama ini masih cenderung normatif dan belum menyentuh akar persoalan.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kita hanya akan terus membicarakan kemiskinan, atau benar-benar menekannya secara nyata?” tegasnya.
Menurut Fauzi, ada lima langkah strategis yang harus segera dilakukan jika pemerintah daerah serius ingin menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Pertama, optimalisasi potensi lokal.
SBB dikenal kaya akan sumber daya alam seperti cengkeh, pala, hasil laut, hingga potensi wisata. Namun ironisnya, masyarakat masih berada pada posisi sebagai penjual bahan mentah. Hilirisasi menjadi kunci, agar hasil produksi diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja.
Kedua, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
Keterisolasian wilayah masih menjadi faktor utama tingginya kemiskinan. Jalan rusak dan akses transportasi terbatas menyebabkan distribusi barang mahal. Infrastruktur harus diarahkan untuk membuka akses ekonomi, bukan sekadar proyek fisik tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kemiskinan akan terus berulang tanpa intervensi pada sektor pendidikan dan keterampilan. Program pelatihan, kewirausahaan, hingga digitalisasi UMKM dinilai perlu diperluas. Generasi muda SBB harus didorong menjadi pelaku ekonomi kreatif, bukan hanya pencari kerja.
Keempat, transparansi bantuan sosial.
Penyaluran bantuan sosial masih sering dinilai tidak tepat sasaran. Pemerintah diminta memastikan data kemiskinan yang akurat serta sistem distribusi yang transparan. Bantuan juga harus diarahkan pada aspek produktif, seperti alat usaha, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.
Kelima, kolaborasi lintas sektor.
Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran pemuda, akademisi, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta sangat dibutuhkan. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena memahami kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Fauzi menegaskan, kemiskinan di SBB tidak akan selesai jika hanya dibahas dalam forum atau laporan semata. Dibutuhkan perubahan pendekatan yang lebih berani dan berorientasi pada dampak nyata.
“Ini bukan soal program seremonial, tapi soal keberpihakan. Apakah kebijakan benar-benar untuk rakyat kecil, atau hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya.
Dengan potensi yang dimiliki, SBB sejatinya memiliki peluang besar untuk bangkit. Namun tanpa langkah konkret, angka kemiskinan dikhawatirkan hanya akan menjadi angka yang terus berulang—tanpa perubahan berarti bagi masyarakat. (MIM-CN)
About The Author
