MALUKUINDOMEDIA.COM, AMBON — Narasi politik “orang dekat Presiden” yang sempat menjadi senjata utama dalam kontestasi Pilkada Maluku kini mulai dipertanyakan publik. Pasalnya, klaim kedekatan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai belum berbanding lurus dengan realisasi dukungan anggaran pusat terhadap Maluku.
Sorotan tajam itu menguat setelah pengajuan pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Maluku ke PT SMI yang semula mencapai Rp1,5 triliun, hanya disetujui sekitar Rp350 miliar. Angka tersebut memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: di mana letak kekuatan lobi politik yang selama ini dijanjikan?
Dalam berbagai panggung kampanye Pilkada lalu, Hendrik Lewerissa kerap membangun optimisme publik melalui narasi kedekatan dengan lingkar kekuasaan nasional. Masyarakat diyakinkan bahwa koneksi langsung dengan Istana akan membuka keran pembangunan lebih besar bagi Maluku, terutama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Namun realitas pasca-pilkada justru memperlihatkan situasi berbeda. Harapan terhadap “jalur cepat” ke pusat belum terlihat nyata dalam postur dukungan anggaran strategis.
Kritik Mahasiswa: Jangan Jual Nama Presiden
Kritik keras datang dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Mujahidin Buano. Ia menilai narasi kedekatan politik yang dibangun saat kampanye hanya menjadi alat mobilisasi dukungan rakyat, tetapi minim hasil konkret.
“Masyarakat digiring percaya bahwa memilih orang dekat Presiden akan mempermudah pembangunan Maluku. Faktanya, pengajuan Rp1,5 triliun hanya disetujui Rp350 miliar. Ini menunjukkan daya tawar politik Maluku di pusat masih lemah,” tegas Mujahidin.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan retorika elite, melainkan bukti nyata berupa keberpihakan anggaran dan percepatan pembangunan.
Kontras dengan Era Murad Ismail
Situasi ini juga memunculkan perbandingan dengan era kepemimpinan mantan Gubernur Maluku Murad Ismail. Meski dikenal memiliki kedekatan kuat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Murad dinilai lebih memilih bekerja senyap tanpa menjadikan hubungan politik sebagai komoditas kampanye.
Di masa Murad, komunikasi dengan pusat lebih banyak diterjemahkan dalam bentuk program strategis dan pendekatan birokrasi yang efektif, bukan sekadar jargon politik.
Kini publik mulai membaca perbedaan mencolok antara narasi dan realisasi.
Maluku Butuh Hasil, Bukan Gimmick Politik
Bagi masyarakat Maluku, persoalan utama bukan soal siapa paling dekat dengan Presiden, melainkan siapa yang paling mampu memperjuangkan kepentingan daerah di meja pusat.
Dengan kondisi geografis kepulauan, kebutuhan infrastruktur Maluku membutuhkan keberanian diplomasi anggaran yang kuat dan strategi lobi yang matang. Jika tidak, maka jargon “akses langsung ke Istana” hanya akan menjadi slogan politik yang kehilangan makna di tengah realitas pembangunan yang stagnan.
Pemerintahan Hendrik Lewerissa kini berada di persimpangan penting: membuktikan kapasitas politiknya melalui hasil nyata, atau terus terjebak dalam romantisme kedekatan kekuasaan yang tak kunjung berdampak bagi rakyat Maluku.
Maluku hari ini tidak sedang kekurangan janji. Yang dibutuhkan rakyat adalah keberanian memperjuangkan hasil. (MIM-MDO)
About The Author
