KEHADIRAN proyek Blok Masela selama ini terus dipromosikan sebagai harapan besar bagi masa depan ekonomi Maluku. Nilai investasi yang besar, aktivitas industri jangka panjang, serta janji terbukanya lapangan pekerjaan membuat masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Namun di tengah euforia itu, ada satu persoalan mendasar yang harus dibicarakan secara jujur dan terbuka: apakah tenaga kerja lokal Maluku benar-benar siap?
Pertanyaan ini penting karena industri migas bukanlah sektor kerja umum yang bisa diisi hanya dengan pelatihan dasar biasa. Proyek sebesar Masela membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis spesifik, sertifikasi resmi, serta standar kerja industri berisiko tinggi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan utama industri seperti Masela justru berada pada bidang-bidang teknis dan industri berat, antara lain:
welder bersertifikat industri migas, pipe fitter, teknisi instrumentasi, operator crane, operator alat berat, teknisi listrik industri, mekanik industri, scaffolder, teknisi offshore, ahli K3 migas, operator logistik pelabuhan, teknisi pendingin industri, marine crew support, hingga tenaga administrasi proyek berbasis sistem digital industri.
Artinya, kebutuhan proyek Masela bukan sekadar tenaga kerja umum, melainkan tenaga kerja kompeten dengan standar industri nasional bahkan internasional.
Di sinilah persoalan besar mulai terlihat.
Banyak anak muda Maluku memang telah mengikuti pelatihan kerja, termasuk melalui balai pelatihan vokasi di Ambon. Namun pertanyaan berikutnya adalah: apakah jenis pelatihannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil industri Masela?
Jika pelatihan yang diberikan masih bersifat umum tanpa sertifikasi kompetensi yang diakui industri migas, maka lulusan lokal akan tetap kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang telah memiliki pengalaman proyek, sertifikat K3, sertifikasi BNSP, hingga pengalaman offshore.
Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab sejarah banyak proyek besar di Indonesia menunjukkan pola yang hampir sama: daerah menyediakan sumber daya alam, tetapi tenaga teknis dan posisi strategis justru didominasi tenaga kerja dari luar.
Oleh: Nikolas Okmemera, SH,CPc, CNs, CPs
( Advokat / Alumni LEMHANAS )
Akibatnya, masyarakat lokal hanya terserap pada pekerjaan non-skill, tenaga harian sementara, atau pekerjaan pendukung dengan upah rendah. Jika pola ini kembali terjadi di Masela, maka janji pemerataan manfaat pembangunan patut dipertanyakan.
Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus mulai berbicara lebih tegas mengenai arah pembangunan sumber daya manusia Maluku.
Balai pelatihan kerja tidak cukup hanya membuka kelas pelatihan rutin. Harus ada langkah konkret berupa:
penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri migas,
peningkatan sertifikasi resmi, pelatihan K3 migas,
kerja sama langsung dengan perusahaan operator dan kontraktor,
program magang industri,
hingga pemetaan kebutuhan tenaga kerja Masela secara terbuka kepada publik.
Lebih dari itu, seluruh program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal harus benar-benar terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata industri. Jangan sampai kegiatan pelatihan hanya bersifat seremonial, berulang setiap tahun, tetapi tidak memiliki dampak nyata terhadap penempatan kerja masyarakat lokal.
Program pengembangan tenaga kerja tidak boleh semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran dinas tertentu ataupun sekadar memenuhi target administrasi pemerintah daerah. Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan banyaknya kegiatan di atas kertas, melainkan seberapa banyak anak-anak daerah benar-benar terserap dalam pekerjaan strategis di proyek Masela.
Karena itu, indikator keberhasilan program seharusnya bukan hanya jumlah peserta pelatihan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi berapa banyak tenaga kerja lokal yang:
memperoleh sertifikasi resmi, diterima bekerja, mengikuti magang industri,
dan mampu bersaing dalam sektor migas secara profesional.
Selain itu, perlu ada keberanian politik untuk memperjuangkan prioritas tenaga kerja lokal secara nyata, bukan sekadar slogan.
Masyarakat Maluku tentu tidak menolak persaingan. Namun yang diharapkan adalah adanya persiapan yang serius agar generasi muda daerah ini dapat bersaing secara adil dan profesional.
Masela seharusnya menjadi momentum peningkatan kualitas manusia Maluku, bukan hanya proyek eksploitasi sumber daya alam semata.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah proyek nasional bukan hanya pada besarnya investasi yang masuk, tetapi pada seberapa besar masyarakat lokal benar-benar ikut tumbuh dan terlibat di dalamnya.
Jika tidak dipersiapkan dari sekarang, maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti masyarakat hanya akan melihat kapal-kapal industri datang dan pergi, sementara peluang kerja utama justru diisi oleh orang-orang dari luar daerah.
Dan ketika itu terjadi, pertanyaan tentang “siapa sebenarnya yang menikmati Masela?” akan terus menjadi kegelisahan yang sulit dijawab. (***)
About The Author
