MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku dan Maluku Utara kembali menguat. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Maluku turun langsung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPPG Maluku–Maluku Utara di kawasan Wailela, Poka, Kota Ambon, Senin (26/5/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan moral mahasiswa terhadap dugaan berbagai persoalan tata kelola program MBG yang dinilai mulai menggerus kepercayaan publik terhadap program strategis nasional milik pemerintah pusat.
Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, massa aksi secara terbuka mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala KPPG Maluku–Maluku Utara.
Aksi dipimpin langsung Koordinator Lapangan Farhan Tukmuli dan Arfan Latuconsina, Jenderal Lapangan Rizki Kelian, serta Orator aksi Osama Rumbouw.
Dalam orasinya, massa aksi menilai berbagai polemik yang mencuat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan internal biasa. Mereka menyebut, persoalan tersebut berpotensi mencederai marwah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia.
Mahasiswa menyoroti sejumlah dugaan serius, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, intervensi jabatan, konflik kepentingan, hingga praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Program MBG adalah program negara yang bertujuan membantu masyarakat dan memperbaiki kualitas gizi generasi bangsa. Karena itu, program ini tidak boleh dijalankan dengan dugaan praktik-praktik yang mengarah pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” tegas Farhan Tukmuli di hadapan massa aksi.
Farhan menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan program pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan tujuan awalnya.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk mengawal program negara agar tidak dicederai oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas,” ujarnya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Rizki Kelian menilai pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional, tidak boleh menutup mata terhadap berbagai laporan yang berkembang di Maluku dan Maluku Utara.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut dibiarkan tanpa evaluasi serius, maka akan memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Program MBG adalah program strategis Presiden Republik Indonesia. Karena itu, marwah dan kredibilitasnya harus dijaga. Pemerintah pusat harus turun tangan dan bertindak tegas,” kata Rizki.
Dalam orasi bergantian, Osama Rumbouw turut menyoroti dugaan praktik jual beli APD (Alat Pelindung Diri) yang disebut diarahkan kepada SPPG tertentu. Dugaan tersebut dinilai sangat berbahaya apabila benar terjadi karena berpotensi mengarah pada konflik kepentingan dalam pengelolaan program negara.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti dugaan pengondisian supplier bahan baku operasional dapur MBG yang disebut melibatkan pihak tertentu dalam lingkup internal.
Mahasiswa menilai praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Selain persoalan pengadaan, BEM Nusantara Maluku juga mengangkat dugaan adanya tekanan maupun intimidasi terhadap pengawas internal dan kepala SPPG dalam menjalankan tugasnya.
Menurut mereka, independensi pengawasan harus dijaga agar pelaksanaan program tidak dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Tak berhenti di situ, massa aksi juga menyoroti dugaan pemecatan sepihak terhadap salah satu pegawai pada Mitra Dapur Baguala II Nania yang dinilai tidak sesuai prosedur dan mengabaikan hak tenaga kerja.
Mahasiswa mendesak pihak KPPG segera berkoordinasi dengan mitra terkait agar persoalan tersebut diselesaikan secara adil, termasuk pembayaran hak dan gaji pekerja yang belum diselesaikan.
“Persoalan tenaga kerja tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut hak hidup masyarakat yang bekerja dalam program ini,” tegas salah satu orator aksi.
Dalam tuntutan resminya, BEM Nusantara Maluku mendesak:
Evaluasi total dan pencopotan Kepala KPPG Maluku–Maluku Utara.
Audit investigatif terhadap operasional SPPG di Kota Ambon.
Pemeriksaan dugaan praktik jual beli APD dan pengondisian supplier.
Penghentian segala bentuk intimidasi terhadap pengawas internal dan kepala SPPG.
Transparansi pengelolaan anggaran Program MBG.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengawas internal.
Penyelesaian adil terhadap dugaan pemecatan pegawai Mitra Dapur Baguala II Nania.
Mahasiswa juga memperingatkan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, maka aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan kembali digelar.
BEM Nusantara Maluku bahkan mendesak DPRD Provinsi Maluku segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memanggil Kepala KPPG Maluku–Maluku Utara untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan masyarakat justru rusak karena dugaan penyalahgunaan jabatan dan kepentingan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan bertindak tegas,” tutup Osama Rumbouw.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. BEM Nusantara Maluku menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak terkait. (MIM-MDO)
About The Author
