MALUKU INDOMEDIA.COM, DOBO— Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Aru kembali menjadi perhatian lintas sektor. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Bebi Lewerissa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (5/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembukaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).
Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sejumlah pimpinan perangkat daerah lintas sektor, serta jajaran TP PKK Provinsi Maluku dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Sebelum Rakor berlangsung, rombongan Ketua TP PKK Provinsi Maluku yang tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo disambut secara adat melalui pengalungan kain/selendang, pemakaian topi adat dan tarian penyambutan.
Stunting Aru Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Maluku. Menurutnya, kehadiran jajaran TP PKK Provinsi diharapkan semakin memperkuat semangat seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan stunting.
Claudia memaparkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Aru tercatat 37,6 persen.
Sementara berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi, angka tersebut tercatat 26,73 persen pada 2025, kemudian berada pada angka 30,49 persen pada 2026.
Perbedaan angka berdasarkan sumber data tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan koordinasi dan ketepatan sasaran intervensi di lapangan.
“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor,” tegas Claudia.
Ia mengingatkan, pemerintah memiliki target nasional prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029, sementara target wasting ditetapkan sebesar 5 persen.
12 Instansi Diminta Tidak Bekerja Sendiri-sendiri
Penanganan stunting di Aru didorong tidak berhenti pada intervensi sektor kesehatan. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan setiap sektor menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Sejumlah perangkat daerah yang menjadi bagian penting dalam upaya tersebut antara lain:
– Dinas Kesehatan, memperkuat pelayanan Posyandu, antenatal care (ANC), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, serta penanganan kasus gizi buruk.
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi di sekolah dan deteksi dini melalui PAUD.
– Dinas PMD, memastikan Dana Desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma.
– Bapelitbang, memperkuat perencanaan program serta ketepatan penganggaran.
– Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pendewasaan usia perkawinan.
– Dinas Dukcapil, memastikan balita sasaran tercatat by name by address dan memiliki NIK.
– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memperkuat pencegahan perkawinan anak.
– Kementerian Agama, melakukan pembinaan terhadap calon pengantin melalui KUA.
– Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR, mendorong penyediaan air bersih, sanitasi aman dan rumah layak huni.
– Dinas Sosial, memastikan bantuan pangan dan bantuan sosial tepat sasaran.
– Satpol PP, memperkuat penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan,” ujar Claudia.
GKS-TTB Jadi Penguatan dari Tingkat Keluarga
Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana dinilai relevan dengan karakter Kepulauan Aru sebagai wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis sekaligus kerentanan terhadap bencana.
Karena itu, keluarga ditempatkan sebagai salah satu ujung tombak dalam membangun pola hidup sehat, meningkatkan kesadaran gizi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Rakor juga diisi dengan pemaparan mengenai situasi stunting dan program Cek Kesehatan Gratis. Pada kesempatan tersebut, Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku menyerahkan bantuan kepada TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Agenda Berlanjut hingga Selasa
Kunjungan kerja TP PKK Provinsi Maluku di Kepulauan Aru tidak berhenti pada Rakor stunting.
Pada Senin (5/10/2026), agenda juga meliputi peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima serta pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.
Sementara pada Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan meninjau Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, serta menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru.
Mengakhiri sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan pesan melalui pantun:
“Dari Dobo berlayar ke Ketapang, singgah sebentar di Pulau Maekor, dinas terkait duduk bersama, agar Aru bebas stunting.”
Bagi Kepulauan Aru, persoalan stunting bukan sekadar mengejar angka prevalensi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan intervensi pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga sasaran, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi kendala akses, layanan dasar, pangan, sanitasi dan kondisi geografis. (MIM-REDAKSI)
About The Author
