MALUKU INDOMEDIA.COM, BURU— Fungsionaris DPD KNPI Maluku, Arif Masbait, menyoroti dinamika aktivitas pertambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat karena situasi buka-tutup kawasan pertambangan.
Arif Masbait, alumni Poltekkes Maluku Jurusan Kesehatan Lingkungan yang saat ini melanjutkan studi hukum di Universitas Pattimura, menegaskan bahwa persoalan Gunung Botak harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, sosial, dan kepastian hukum.
Menurut Arif, masyarakat diharapkan dapat menahan diri serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sembari memberikan ruang kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan pertambangan di Gunung Botak.
“Masyarakat harus mampu menahan diri dan tidak terburu-buru mengambil langkah yang dapat memperkeruh keadaan. Kita perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencari formula terbaik yang dapat menjawab persoalan Gunung Botak, baik dari aspek lingkungan hidup, sosial, kesehatan masyarakat, maupun kepastian hukum,” ujar Arif, Jumat (23/10/2026)
Ia menjelaskan, sebagai alumni Jurusan Kesehatan Lingkungan, dirinya memandang bahwa aktivitas pertambangan harus memperhatikan dampak terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan jangka panjang, terutama apabila pencemaran bahan berbahaya berdampak terhadap air, tanah, dan sumber penghidupan masyarakat.
Di sisi lain, Arif memahami bahwa Gunung Botak juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyelesaian masalah pertambangan tidak cukup hanya melalui kebijakan buka-tutup kawasan, tetapi perlu disertai solusi yang terukur, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
Sebagai fungsionaris DPD KNPI Maluku sekaligus mahasiswa hukum Universitas Pattimura, Arif menilai bahwa pemerintah perlu membangun pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, pemuda, tenaga ahli lingkungan, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, dialog terbuka dan kajian berbasis data menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak mengabaikan keselamatan masyarakat maupun keberlangsungan lingkungan hidup.
“Gunung Botak bukan hanya persoalan tambang, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan kesehatan masyarakat Buru. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga melindungi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Arif berharap pemerintah dapat menghadirkan formula penyelesaian yang memberikan kejelasan hukum, memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pertambangan didasarkan pada kajian lingkungan dan kesehatan yang memadai.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, mengedepankan dialog, dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang berkembang.
“Mari kita jaga Bumi Bupolo bersama-sama. Kepentingan ekonomi masyarakat harus diperhatikan, tetapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tidak boleh dikorbankan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi Gunung Botak,” tutup Arif Masbai. (MIM-TL)
About The Author
