MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Polemik mengenai latar belakang keluarga Mifta Habiburrohman, khususnya klaim hubungan keturunan dengan KH Hasan Basari, menjadi sorotan Forum Penyelamat Nahdlatul Ulama (FPNU). Ketua FPNU, Abdul Hamid Rahayaan, mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Hamid menegaskan, keterbukaan dan integritas merupakan prinsip penting dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar serta menjadi panutan bagi jutaan umat.
Menurutnya, persoalan silsilah keluarga yang kini diperdebatkan tidak boleh diselesaikan berdasarkan asumsi, kabar yang belum terverifikasi, ataupun klaim sepihak. Setiap informasi harus diperiksa melalui bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
“PBNU harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi karena mereka menjadi panutan umat. Proses rekrutmen pengurus harus dilakukan secara cermat, transparan, dan tidak terkesan asal menempatkan orang,” ujar Hamid, Kamis (22/10/2026)
Transparansi Organisasi Diuji
Desakan FPNU tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan garis keturunan, tetapi juga menyentuh prinsip transparansi dan tata kelola organisasi. Hamid berpandangan, kepercayaan warga NU harus dijaga melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan dapat diuji secara terbuka.
Namun, klarifikasi yang diminta harus tetap mengedepankan kehati-hatian. Informasi mengenai hubungan keluarga seseorang tidak semestinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan penilaian personal sebelum kebenarannya terverifikasi.
Karena itu, PBNU diharapkan mampu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen atau sumber yang kredibel, sekaligus memastikan bahwa setiap kritik ditanggapi secara proporsional dan terbuka.
Bagi Hamid, menjaga integritas organisasi bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, koreksi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan NU tetap berjalan sesuai tujuan dan nilai-nilai yang melandasi pendiriannya.
“Sebagai warga NU, kita wajib melakukan koreksi supaya NU tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan organisasi didirikan. Kami ingin NU tetap menjadi organisasi yang dipercaya, bermartabat, dan menjadi panutan bagi umat,” tegasnya.
Menunggu Klarifikasi Resmi
FPNU berharap PBNU tidak membiarkan polemik tersebut berkembang tanpa penjelasan yang memadai. Klarifikasi yang berbasis bukti dinilai penting untuk menghindari spekulasi, menjaga kehormatan pihak-pihak terkait, serta memberikan kepastian informasi kepada warga NU dan masyarakat luas.
Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, belum terdapat bukti resmi yang dapat memastikan ataupun membantah klaim hubungan keturunan Mifta Habiburrohman dengan KH Hasan Basari. Tanggapan resmi dari Mifta Habiburrohman maupun klarifikasi langsung dari PBNU juga belum tercantum dalam informasi yang tersedia.
MalukuIndoMedia.com menegaskan bahwa kebenaran harus ditempatkan di atas spekulasi. Klarifikasi terbuka, verifikasi bukti, dan hak jawab seluruh pihak merupakan langkah penting agar polemik ini tidak berubah menjadi penghakiman tanpa dasar.
Sebab, kepercayaan terhadap organisasi sebesar NU tidak hanya dijaga melalui nama besar dan sejarahnya, tetapi juga melalui integritas, transparansi, serta kesediaan menjawab pertanyaan publik secara bertanggung jawab. (MIM-MDO)
About The Author
