MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA — Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan. Ia mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Kapolri dan Mabes Polri, agar bertindak tegas dan profesional dalam mengusut dugaan tersebut.
Abdul Hamid menilai, setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan negara, mengganggu stabilitas nasional, serta merusak kewibawaan pemerintahan yang sah harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto merupakan kepala negara yang harus dihormati. Karena itu, dugaan adanya tindakan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Saya mendukung langkah Kapolri dan Mabes Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mengancam stabilitas negara dan merusak persatuan bangsa. Jangan sampai ada pihak yang memiliki itikad buruk terhadap keamanan dan keutuhan negara,” tegas Abdul Hamid., kepada Maluku Indomedia.com, Senin (9/11/2026)
Ia menekankan, penegakan hukum harus menjadi prioritas, tetapi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap proses penyelidikan maupun penyidikan harus bertumpu pada bukti yang sah, mengedepankan profesionalitas, objektivitas, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Abdul Hamid juga mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan situasi politik dan keamanan yang kondusif agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan nasional tanpa terganggu oleh berbagai persoalan yang berpotensi memecah belah bangsa.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar, terutama isu-isu sensitif yang belum terverifikasi kebenarannya.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menyebarkan informasi menyesatkan ataupun membangun opini yang dapat memicu konflik sosial.
“Saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang membangun opini menyesatkan. Menjaga persatuan bangsa merupakan kewajiban kita bersama demi terciptanya stabilitas dan keamanan negara,” pungkasnya.
UJI FAKTA, BUKAN SEKADAR OPINI
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan isu serius yang membutuhkan kejelasan. Publik berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, sementara aparat penegak hukum berkewajiban memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti.
Ketegasan Polri dalam perkara ini bukan semata-mata soal menjaga kewibawaan pemerintahan, melainkan juga memastikan supremasi hukum berjalan tanpa tebang pilih. (MIM-TL)
About The Author
