MALUKU INDOMEDIA.COM, MALUKU BARAT DAYA — Pelayanan publik di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Menyadari kondisi geografis Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), petugas Samsat Tiakur memilih turun langsung ke kapal-kapal untuk menyosialisasikan program keringanan pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi Maluku.
Langkah jemput bola ini menjadi strategi untuk memastikan informasi mengenai program diskon pajak kendaraan bermotor benar-benar menjangkau masyarakat, termasuk warga yang berdomisili di pulau-pulau dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan Samsat.
Dalam wawancara bersama MalukuIndoMedia.com, Senin (9/11/2026), Muhammad Syukri Mahu dari Samsat Tiakur menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas pesan Gubernur Maluku terkait program keringanan pajak kendaraan bermotor dengan skema 40-10-100.
“Pada prinsipnya, Kabupaten MBD merupakan daerah kepulauan. Karena itu, kami merasa perlu turun langsung ke kapal-kapal untuk meneruskan pesan-pesan pemerintah terkait program ini,” jelas Syukri.
Ia mengungkapkan, angka 40-10-100 memiliki tiga bentuk keringanan, yakni pembebasan sanksi administratif atau denda bagi kendaraan yang memenuhi ketentuan tunggakan, insentif 10 persen bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, serta pembebasan 100 persen untuk mutasi kendaraan dari luar daerah sesuai ketentuan program.
Program tersebut berlangsung mulai 19 Oktober hingga 19 November 2026.
Bukan Sekadar Sosialisasi, Masyarakat Diajak Jadi Duta Pajak
Menurut Syukri, sosialisasi langsung di kapal bukan pertama kali dilakukan. Pendekatan tersebut sudah menjadi bagian dari upaya Samsat Tiakur dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
Keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah pelayanan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas untuk melakukan kunjungan rutin ke setiap pulau.
Karena itu, masyarakat yang menerima informasi diharapkan ikut menyebarluaskan pesan tersebut kepada keluarga, kerabat, dan warga lainnya.
“Kami berharap masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau bisa meneruskan informasi ini dan menjadi duta pajak di daerah masing-masing,” ujarnya.
Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pelayanan publik tidak selalu harus menunggu masyarakat datang ke kantor. Pemerintah juga perlu hadir di tengah aktivitas masyarakat, bahkan menjangkau ruang-ruang transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilitas warga MBD.
Pajak Kendaraan, Kontribusi Nyata bagi Pembangunan Daerah
Syukri juga menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah.
Ia menjelaskan, penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten melalui mekanisme pembagian penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Kabupaten MBD memperoleh bagian sebesar 40 persen dari penerimaan tersebut.
“Jadi, ketika masyarakat membayar pajak kendaraan, kontribusinya tidak hanya untuk pemerintah provinsi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kabupaten. Ini menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan,” ungkapnya.
Ia berharap momentum keringanan pajak ini dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah.
Jemput Bola Harus Berujung pada Kepatuhan
Langkah Samsat Tiakur menyambangi kapal-kapal patut menjadi perhatian. Di daerah kepulauan seperti MBD, strategi komunikasi pelayanan publik harus menyesuaikan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat.
Namun, sosialisasi tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat memahami persyaratan program, mengetahui mekanisme pembayaran, dan benar-benar memanfaatkan kesempatan yang tersedia.
Sebab, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat.
Melalui semangat Maluku Pung Bae, Samsat Tiakur berharap gerakan sadar pajak semakin tumbuh hingga ke pulau-pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya. (MIM-MDO)
About The Author
