MALUKU INDOMEDIA. COM, AMBON– Enam bulan berlalu, tetapi kepastian pemulihan hak warga Perumahan Gadihu Indah pascatanah longsor masih menjadi tanda tanya. Sebanyak 12 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat dengan estimasi total kerugian mencapai Rp2,4 miliar. Kini, kuasa hukum warga mendesak pihak developer segera membuktikan tanggung jawabnya melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah yang terdampak.
Persoalan tersebut kembali dibahas dalam agenda mediasi antara warga dan pihak developer di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Kamis (12/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., bersama tim dari Law Office Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H. & Associates hadir mendampingi warga untuk memperjuangkan penyelesaian atas dugaan persoalan perlindungan konsumen dan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang jasa konstruksi.
Berdasarkan data kerugian yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, 12 rumah mengalami kerusakan berat akibat peristiwa longsor. Estimasi kerugian mencapai Rp2,4 miliar, angka yang menggambarkan besarnya dampak yang harus ditanggung warga.
Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung dan memberikan rasa aman justru mengalami kerusakan berat. Di tengah kondisi tersebut, warga masih menunggu kepastian pertanggungjawaban dari pihak developer.
DEVELOPER NYATAKAN SIAP BERTANGGUNG JAWAB
Ada perkembangan dalam mediasi kali ini. Menurut keterangan tim kuasa hukum, pihak developer selaku terlapor menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga.
Namun, pernyataan tersebut belum menjadi akhir dari persoalan.
Tim kuasa hukum bersama warga memberikan tenggang waktu satu minggu kepada developer untuk menyampaikan penawaran penyelesaian secara konkret, termasuk besaran ganti rugi serta rencana pembangunan kembali 12 rumah yang mengalami kerusakan berat.
Abdul Safri menegaskan, kesediaan bertanggung jawab harus diwujudkan melalui komitmen tertulis, kepastian waktu, mekanisme pembayaran, dan langkah nyata pemulihan hak warga.
TIGA TUNTUTAN UTAMA: GANTI RUGI, BANGUN KEMBALI, DAN KEPASTIAN
Tim kuasa hukum menegaskan tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi pihak developer.
Pertama, pembayaran ganti rugi secara layak dan proporsional dengan memperhitungkan kerugian warga yang diperkirakan mencapai Rp2,4 miliar.
Kedua, pembangunan kembali 12 unit rumah yang mengalami kerusakan berat, dengan memperhatikan keselamatan penghuni, kelayakan bangunan, serta standar teknis konstruksi.
Ketiga, kepastian penyelesaian secara tertulis, meliputi besaran kompensasi, tahapan pembangunan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, hingga batas waktu penyelesaian.
Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nilai kerugian materiil, tetapi juga menyangkut hak untuk memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
ENAM BULAN BUKAN WAKTU SINGKAT
Abdul Safri Tuakia menegaskan bahwa warga telah cukup lama menanggung dampak peristiwa longsor dan membutuhkan kepastian penyelesaian, bukan sekadar pernyataan.
“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Warga sudah cukup lama menanggung dampak dari peristiwa longsor ini. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Developer harus segera menunjukkan tanggung jawab melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menghargai kesediaan developer untuk bertanggung jawab sebagaimana disampaikan dalam mediasi.
Karena itu, kesempatan satu minggu diberikan agar pihak developer dapat menyampaikan penawaran penyelesaian yang konkret.
Namun, apabila tidak ada kejelasan atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, tim kuasa hukum memastikan proses hukum akan tetap dikawal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MEDIASI BUKAN ALASAN MENUNDA TANGGUNG JAWAB
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa mediasi merupakan ruang penyelesaian secara baik-baik. Akan tetapi, upaya tersebut tidak boleh menghilangkan hak warga ataupun menjadi alasan untuk terus menunda penyelesaian kerugian.
Apabila dalam tenggang waktu satu minggu tidak terdapat tawaran konkret dan kesepakatan yang dapat diterima, proses hukum yang sedang berjalan di Ditreskrimsus Polda Maluku akan tetap dikawal.
Perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta pemulihan kerugian masyarakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara ini.
Kini, perhatian warga tertuju pada tenggang waktu satu minggu yang telah diberikan. Apakah developer akan merealisasikan komitmen tanggung jawab melalui ganti rugi dan pembangunan kembali rumah warga, atau persoalan ini akan berlanjut melalui proses hukum?
Satu hal yang ditegaskan kuasa hukum: mediasi adalah kesempatan untuk menyelesaikan, bukan alasan untuk menunda tanggung jawab.
Enam bulan warga menunggu. Saatnya kepastian diwujudkan dalam tindakan nyata. (MIM-MDO)
About The Author
