MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA — Dinamika politik nasional pascapengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan berbagai pandangan mengenai sosok yang dinilai layak mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur dari kalangan ulama yang tidak memiliki latar belakang partai politik sebagai calon pengganti Gibran.
Menurut Abdul Hamid, momentum pengisian jabatan wakil presiden tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi dan kepentingan politik kelompok. Lebih dari itu, proses tersebut harus diarahkan untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah munculnya gesekan politik berkepanjangan.
Ia menilai, ketegangan politik yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, memperlemah kepercayaan publik, bahkan berdampak terhadap perekonomian nasional.
“Saran saya kepada Presiden Prabowo Subianto, agar calon pengganti wakil presiden tidak berlatar belakang partai politik. Hal ini penting untuk menghindari gesekan politik berkepanjangan yang dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian bangsa,” ujar Abdul Hamid, Kamis (12/11/2026).
Dua Nama Ulama Masuk Radar Usulan
Untuk meredam potensi polarisasi politik, Abdul Hamid merekomendasikan dua tokoh ulama nasional yang menurutnya layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
Kedua nama tersebut yakni Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj dan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Ia berpandangan, figur ulama memiliki modal moral dan sosial untuk menjadi jembatan komunikasi di tengah perbedaan kepentingan politik. Kehadiran sosok yang mampu merangkul berbagai kelompok dinilai penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, wakil presiden mendatang tidak cukup hanya berperan sebagai pendamping kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Figur tersebut juga diharapkan mampu menjadi perekat bangsa, membangun rekonsiliasi nasional, memperkuat silaturahmi, serta merangkul seluruh elemen masyarakat dan elite politik.
Jangan Jadikan Kursi Wapres Arena Pertarungan Politik
Abdul Hamid menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan pandangan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Sementara keputusan akhir tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon kepada Presiden dan MPR sesuai kewenangan masing-masing dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
“Harapan kita bersama, Indonesia menjadi bangsa yang damai, aman, dan tidak terpecah belah. Dengan stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, cita-cita serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Usulan tersebut menghadirkan satu pesan penting di tengah perubahan politik nasional: pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki jabatan, melainkan bagaimana memastikan kepemimpinan nasional tetap menjadi kekuatan pemersatu bangsa. (MIM-MDO)
About The Author
