MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bisri As Shiddiq Latuconsina, mengajak organisasi kepemudaan dan insan media di Maluku untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi motor lahirnya gagasan dan kajian strategis yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional demi kepentingan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bisri dalam pertemuan bersama KNPI dan sejumlah insan media yang berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (3/8/2026). Forum yang dikemas sebagai silaturahmi dan dialog kebangsaan itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari perlindungan hak masyarakat adat, penguatan otonomi daerah, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Mengawali sambutannya, Bisri mengatakan bahwa tantangan pembangunan saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu.
Karena itu, seluruh elemen bangsa dituntut mengambil peran nyata dalam menghadirkan solusi.
“Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa untuk memberikan kontribusi di tengah kondisi bangsa hari ini? Kita harus membangun gerakan bersama yang mampu mendampingi pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, organisasi kepemudaan tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan pemikiran yang menjadi dasar lahirnya kebijakan publik.
Hak Masyarakat Adat Harus Terus Diperjuangkan
Dalam dialog tersebut, Bisri memberikan perhatian khusus terhadap posisi masyarakat hukum adat di Indonesia.
Ia menilai berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu terus dikaji agar implementasinya benar-benar memberikan ruang dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Karena itu, ia mendorong KNPI, akademisi, dan media membangun tradisi riset serta kajian ilmiah yang dapat menjadi bahan perjuangan di tingkat nasional.
“Kalau kita ingin perubahan kebijakan, kita harus hadir dengan data, kajian, dan argumentasi yang kuat. Dari situlah perjuangan akan memiliki dasar yang kokoh,” katanya.
KNPI Diminta Menjadi Ruang Lahirnya Solusi
Bisri juga mengajak KNPI menjadi ruang kolaborasi berbagai kalangan dalam membahas persoalan daerah.
Ia mengusulkan agar KNPI secara berkala menyelenggarakan diskusi publik dengan menghadirkan DPR, DPD, kementerian, akademisi, organisasi masyarakat, serta media untuk membedah isu-isu strategis yang dihadapi Maluku.
Menurutnya, pola seperti itu akan menghasilkan rekomendasi yang lebih bermanfaat dibanding sekadar polemik yang berkembang di media sosial.
Transportasi Kepulauan Masuk dalam Perspektif Otonomi Daerah
Dalam sesi dialog, peserta juga menyoroti persoalan transportasi antarpulau yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Maluku.
Pembahasan tersebut tidak diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan transportasi, melainkan pada pentingnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan melalui penguatan regulasi dan kewenangan daerah.
Bisri menilai persoalan konektivitas antarpulau menjadi bagian penting dalam perjuangan RUU Daerah Kepulauan karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta biaya hidup masyarakat.
RUU Daerah Kepulauan Dinilai Mendesak
Dalam forum itu, peserta menyampaikan harapan agar RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun segera memperoleh kepastian pembahasan di tingkat nasional.
Regulasi tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar lahirnya kebijakan afirmatif bagi provinsi-provinsi kepulauan seperti Maluku, termasuk dalam aspek pendanaan pembangunan, pelayanan publik, transportasi, hingga pemerataan ekonomi.
Bisri menyatakan perjuangan tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar terus menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kritik Ruang Publik yang Minim Gagasan
Di hadapan peserta, Bisri juga menyoroti fenomena ruang publik yang menurutnya semakin dipenuhi narasi saling menyalahkan dan konten yang tidak memberikan solusi.
Ia mengingatkan bahwa di tengah berbagai tantangan pembangunan, masyarakat membutuhkan ide-ide konstruktif yang dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan.
“Mari kita isi ruang publik dengan gagasan, bukan hanya kritik. Ketika ada persoalan, tugas kita adalah menawarkan solusi yang bisa diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Media Didorong Menjadi Mitra Perubahan
Bisri turut mengapresiasi peran media yang selama ini menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah.
Ia berharap media di Maluku terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, sekaligus menjadi ruang edukasi publik melalui pemberitaan yang berbasis data, fakta, dan solusi.
Pertemuan kemudian ditutup dengan komitmen bersama antara DPD RI, KNPI, dan insan media untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal berbagai isu strategis, khususnya perlindungan hak masyarakat adat, penguatan otonomi daerah, serta percepatan lahirnya RUU Daerah Kepulauan sebagai instrumen penting bagi kemajuan Provinsi Maluku. (MIM-MDO)
About The Author
