MALUKU INDOMEDIA.COM, DENPASAR– Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi dikukuhkan di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025). Pengukuhan ini menandai dimulainya kepemimpinan nasional GMNI di bawah komando M. Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal—sebuah fase baru yang digadang menjadi lebih ideologis, progresif, dan berani mengoreksi arah kebijakan negara.
Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi, melainkan konsolidasi politik kader di tengah krisis keberpihakan negara terhadap rakyat. Di tengah tantangan ketimpangan, krisis demokrasi, dan marginalisasi wilayah Timur Indonesia, GMNI menegaskan diri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang tak boleh jinak di hadapan kekuasaan.
Menariknya, dalam komposisi DPP GMNI periode ini, Maluku tidak lagi berada di pinggir. Dua kader asal Maluku dipercaya menempati posisi strategis di tingkat pusat—sebuah sinyal kuat bahwa suara dari Timur mulai diperhitungkan dalam dapur pengambilan keputusan nasional.
Adi Suherman Tebwaiyanan, S.E., M.M., mantan Ketua Cabang GMNI Ambon, ditunjuk sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Posisi ini dinilai krusial karena menjadi penghubung antara GMNI dengan institusi negara, organisasi masyarakat sipil, dan kekuatan strategis lainnya. Rekam jejak Adi sebagai organisator lapangan dan penggerak konsolidasi kader di Maluku menjadi modal penting dalam memperluas pengaruh GMNI secara nasional.
Sementara itu, Rion Adi, S.E., dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda—bidang yang selama ini menjadi “mesin ideologis” GMNI. Rion dikenal konsisten dalam kerja-kerja pemikiran, kritik kebijakan publik, dan narasi perlawanan yang berpihak pada rakyat kecil.
Ketua DPC GMNI Ambon, Nasir Mahu, menegaskan bahwa penempatan dua kader Maluku di DPP GMNI bukan hadiah, melainkan hasil dari proses kaderisasi panjang dan pertaruhan kualitas.
“Ini bukan soal representasi simbolik. Ini tentang tanggung jawab ideologis. Kader Maluku harus berani bersuara, mengganggu kenyamanan kekuasaan, dan membawa isu-isu daerah ke pusat,” tegas Nasir.
Adi Tebwaiyanan menegaskan, kehadiran kader Maluku di DPP GMNI adalah bentuk komitmen untuk mengakhiri politik sunyi terhadap Indonesia Timur.
“Kami tidak ingin Maluku hanya disebut saat konflik atau kemiskinan. GMNI harus menjadi corong rakyat Maluku dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Senada, Rion Adi menyatakan GMNI tidak boleh kehilangan watak kritisnya.
“GMNI harus tetap menggigit. Ketika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, kami hadir dengan kritik, data, dan gagasan. Itu harga mati,” tegasnya.
Pengukuhan DPP GMNI ini dihadiri kader dari seluruh Indonesia, alumni, dan elemen gerakan mahasiswa. Di bawah kepemimpinan M. Risyad Fahlefi, GMNI dituntut membuktikan diri bukan sekadar organisasi sejarah, tetapi kekuatan transformasi yang hidup, berani, dan relevan—dengan ideologi Bung Karno sebagai kompas perjuangan.
Maluku kini punya suara di pusat. Pertanyaannya: apakah negara siap mendengar? (MIM-CR)
About The Author
