
MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (29/9/2025), berlangsung penuh tekanan moral politik.
Salah satu penekanan tajam datang dari Anwar Tiha, anggota Fraksi PDI Perjuangan, yang menegaskan bahwa rakyat sudah jenuh dengan wacana dan janji kosong. Menurutnya, masyarakat SBB hari ini menuntut kerja nyata yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil, bukan sekadar kegiatan seremonial yang menguras anggaran tanpa hasil konkret.
“Kerja nyata bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tapi melakukan hal yang benar, dengan cara yang benar, untuk tujuan yang benar. Prinsip ini harus membumikan niat baik menjadi tindakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Anwar.
Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal APBD harus berjalan ketat dan terukur, sehingga setiap rupiah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Anwar, prinsip kerja nyata tidak lahir dari asumsi politik atau ambisi pribadi, tetapi dari pemahaman mendalam atas persoalan rakyat. Karena itu, hadir, mendengar, dan berdialog langsung dengan masyarakat menjadi langkah mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pengambil kebijakan.
“Jangan terjebak pada program pencitraan. Setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, akuntabel, dan bisa dievaluasi secara berkala. Tanpa itu, kita hanya membuang anggaran tanpa makna sosial,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, ia menyinggung kebutuhan mendesak masyarakat SBB yang tak kunjung tertangani secara serius: akses pendidikan, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja, air bersih, dan infrastruktur dasar.
“Jika kerja yang dilakukan tidak mampu menjawab itu semua, maka kerja itu kehilangan makna sosialnya. Rakyat tidak butuh seremoni, mereka butuh solusi,” tutup Anwar dengan nada tajam.
Pernyataan Fraksi PDIP ini menjadi sinyal politik kuat bahwa DPRD SBB tidak ingin lagi terjebak dalam pola lama pembangunan yang penuh retorika. Rakyat menunggu, kerja nyata harus dibuktikan, bukan dijanjikan. (MIM-CN)