MALUKU INDOMEDIA.COM, SBB– Puluhan tahun sudah jembatan di Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dibiarkan rusak tanpa perbaikan. Padahal, jembatan ini menjadi akses vital penghubung antar-desa dan dusun. Kini, jembatan tersebut nyaris tidak layak digunakan, dan keselamatan warga setiap hari dipertaruhkan. Namun hingga kini, pemerintah daerah dan wakil rakyat seolah memilih bungkam.
Pemerintah Desa Luhutuban disebut sudah berulang kali mengajukan proposal perbaikan ke Pemda SBB maupun DPRD, tetapi semua usulan itu hanya berakhir di meja birokrasi tanpa tindak lanjut.
“Kami anggap sejauh ini pemerintah tidak serius memperhatikan infrastruktur di desa kami. Itu berarti mereka tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat Luhutuban,” tegas Sithra Pelu, pemuda Desa Luhutuban, dengan nada kesal.
Masyarakat Luhutuban dan desa tetangga kini hanya bisa berharap ada perhatian nyata dari Pemda SBB, Pemprov Maluku, hingga DPRD baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Pasalnya, kerusakan jembatan ini bukan sekadar masalah akses, melainkan menyangkut nyawa warga yang setiap hari melewatinya.
Kemarahan publik semakin menguat karena anggota DPRD dapil SBB, khususnya dapil V Kecamatan Kepulauan Manipa, tak pernah turun tangan menyuarakan persoalan tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, mereka wajib memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Jangan hanya sibuk di kursi empuk kantor dan lupa dengan penderitaan rakyat,” ujar warga lain dengan nada tajam.
Kini, desakan publik semakin keras: Pemda SBB dan Dinas Pekerjaan Umum diminta segera turun tangan. Jika tidak, masyarakat menilai ada pembiaran sistematis yang mencerminkan lemahnya kepedulian negara terhadap rakyat di pulau-pulau kecil.
Jembatan Luhutuban sejatinya bukan sekadar rangka kayu dan besi. Ia adalah urat nadi yang menghubungkan kehidupan, ekonomi, dan persaudaraan antar-desa. Tetapi ketika jembatan itu dibiarkan mati, harapan masyarakat pun ikut terkubur bersama diamnya para pejabat.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah Pemda SBB dan DPRD masih punya hati untuk mendengar jeritan rakyat Manipa, ataukah mereka akan terus berpura-pura tuli di hadapan penderitaan rakyat kecil? (MIM-MDO)
