MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kembali menjadi perhatian. Forum Penyelamatan NU melalui ketuanya, Abdul Hamid Rahayaan, menyampaikan kekhawatiran terhadap adanya dugaan manuver politik internal yang disebut berkaitan dengan kontestasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Abdul Hamid menyoroti dugaan adanya komunikasi politik dengan sejumlah tokoh yang disebut sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Ia menyebut nama KH Abdul Hakim, KH Nazaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, dan KH Abdul Ghaffar Rozin sebagai tokoh yang menurut penelusuran pihaknya telah dikaitkan dengan skenario dukungan terhadap KH Miftahul Akhyar sebagai calon Rais Aam.
Menurut Abdul Hamid, pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya janji dukungan terhadap masing-masing tokoh tersebut untuk menjadi Ketua Umum PBNU apabila KH Miftahul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam.
“Ketua Umum PBNU hanya satu orang, sementara ada beberapa nama yang disebut-sebut mendapatkan harapan untuk posisi tersebut. Karena itu, kami meminta agar seluruh pihak tidak menerima informasi atau komitmen politik secara sepihak tanpa kejelasan dan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Hamid, Sabtu (16/8/2026).
Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut merupakan hasil penelusuran dan kekhawatiran pihaknya, sehingga perlu diklarifikasi secara terbuka oleh seluruh pihak yang disebut. Forum Penyelamatan NU, lanjutnya, tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik baru di tubuh NU.
Abdul Hamid juga meminta kepada empat tokoh yang disebut tersebut agar meminta pernyataan tertulis dari KH Miftahul Akhyar mengenai siapa figur yang akan didukung untuk menjadi Ketua Umum PBNU apabila dirinya terpilih sebagai Rais Aam.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah proses pemilihan berlangsung.
Soroti Mekanisme AHWA
Selain kontestasi Ketua Umum, Abdul Hamid juga menyoroti wacana mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam proses penetapan Rais Aam.
Ia meminta para pengurus dan kader NU di berbagai tingkatan untuk memahami mekanisme tersebut secara jernih dan tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan ataupun informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai ada pihak yang mengarahkan dukungan terhadap suatu skema sebelum seluruh persoalan dan konsekuensinya dipahami bersama. Menurut kami, keterbukaan adalah jalan terbaik agar tidak terjadi dusta di antara sesama warga NU,” katanya.
Abdul Hamid mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika Muktamar mengedepankan musyawarah, tabayun, dan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok maupun kandidat tertentu.
Minta Klarifikasi Terbuka
Forum Penyelamatan NU juga meminta agar KH Miftahul Akhyar memberikan klarifikasi mengenai berbagai informasi yang beredar terkait dukungan terha
Abdul Hamid menekankan bahwa permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa proses menuju Muktamar berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan di antara para kandidat maupun warga NU.
“Kami tidak ingin empat tokoh yang disebut tadi ataupun tokoh-tokoh NU lainnya berada dalam posisi yang kemudian merasa terjebak oleh sebuah kesepakatan politik yang sejak awal tidak jelas. Karena itu, sebelum menentukan sikap, sebaiknya semua pihak meminta kejelasan secara tertulis,” ujarnya.
Soroti Dugaan Keterlibatan Pemerintah
Dalam pernyataannya, Abdul Hamid juga menyampaikan kekhawatiran mengenai persepsi sebagian warga NU terhadap adanya dukungan dari lingkungan pemerintahan terhadap salah satu kandidat.
Ia secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi internal NU serta meminta para pembantu presiden yang disebut dalam isu tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses organisasi NU.
Abdul Hamid menyebut nama Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid dalam konteks kekhawatiran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa persepsi mengenai keterlibatan pemerintah perlu dibuktikan dan diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar.
“Kami tidak ingin muncul persepsi di kalangan warga Nahdliyin bahwa pemerintah berada di balik dinamika internal NU. Karena itu, semua pihak yang memiliki posisi di pemerintahan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi,” katanya.
Tolak Perpecahan di Tubuh NU
Secara pribadi, Abdul Hamid menyatakan keberatan apabila KH Miftahul Akhyar kembali menjadi bagian dari kepemimpinan tertinggi PBNU. Ia menilai dinamika kepemimpinan harus diarahkan untuk mencegah semakin lebarnya perbedaan di tubuh NU.
Meski demikian, Forum Penyelamatan NU menegaskan bahwa seluruh tudingan dan informasi yang disampaikan perlu ditempatkan sebagai klaim dan kekhawatiran yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Abdul Hamid menyerukan agar seluruh kandidat, ulama, pengurus NU, dan warga Nahdliyin mengedepankan persaudaraan serta menjaga marwah organisasi.
“Bagi kami, siapa pun yang ingin menjaga NU harus berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Muktamar justru berubah menjadi perpecahan. NU harus tetap menjadi kekuatan bagi persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (MIM-MDO)
About The Author
