MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Rencana Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman jumbo Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kembali memantik kritik keras. Banyak pihak menilai kebijakan ini menunjukkan rapuhnya perencanaan pembangunan dan hilangnya arah strategis Pemerintah Provinsi Maluku.
Salah satu kritik paling kuat datang dari Rudy Pelaupessy, Pengamat Sosial dan Ekonomi Universitas Bung Karno Jakarta, Jumat (21/11/2025).
1. “Gubernur Kehilangan Arah dan Kebijakan Pembangunan”
Menurut Rudy Pelaupessy, keputusan meminjam dana besar menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki peta jalan pembangunan yang jelas.
“Kalau Gubernur sudah memilih jalan meminjam, itu tanda beliau kehilangan akal, kehilangan kebijakan, dan kehilangan arah pembangunan Maluku,” tegas Pelaupessy.
Ia menilai bahwa kebijakan ini diambil terburu-buru dan tanpa analisis ekonomi yang matang.
2. Inkonsistensi Sikap: Apa yang Dikritik, Kini Diulangi
Pelaupessy juga menyoroti inkonsistensi Gubernur yang sebelumnya mengkritik pemerintahan Murad Ismail–Barnabas Orno terkait kebijakan berutang.
“Ini ironi. Yang dulu dikritik keras, hari ini diulangi. Ini mengikis kepercayaan publik,” ujarnya.
3. Beban Kolektif, Manfaat Terpusat — Maluku Bisa Rugi Ganda
Pelaupessy menilai penggunaan pinjaman yang disebut hanya mengarah pada proyek-proyek tertentu seperti:
Jalan Batabual, Jalan Ambalau, Jalan Huamual, dan beberapa ruas di Seram menciptakan ketidakadilan fiskal.
“Ini hutang seluruh rakyat Maluku, dari Seram sampai MBD. Kalau manfaatnya hanya di beberapa daerah, ini kebijakan timpang.”
Ia juga mengingatkan risiko praktik kolusi dalam proyek besar berbasis pinjaman.
“Kita wajib mempertanyakan siapa kontraktornya. Kalau dikendalikan kelompok dekat Gubernur, ini sangat berbahaya bagi transparansi.”
4. DPRD Diminta Tidak Tergesa-gesa
Rudy Pelaupessy menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal pinjaman ini.
“DPRD tidak boleh terburu-buru. Ini uang besar. Harus ada transparansi, rencana rinci, dan forum publik.”
Menurutnya, terlalu banyak daerah yang membangun infrastruktur besar tetapi tidak mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
“Efek ekonominya lambat. Lebih baik memperkuat UMKM dan ekonomi riil.”
5. Hasil Roadshow Gubernur Dipertanyakan
Pelaupessy mengatakan publik memiliki hak mempertanyakan hasil roadshow Gubernur ke berbagai kementerian.
“Kalau ujungnya tetap meminjam ke SMI, muncul dugaan bahwa tidak ada hasil signifikan dari upaya lobi-lobi itu.”
Ia menambahkan bahwa ketidakhadiran Gubernur pada pertemuan 18 gubernur dengan Menteri Keuangan juga menguatkan kekhawatiran bahwa strategi fiskal Maluku tidak terarah.
“Saat daerah lain berjuang mempertahankan anggaran, Gubernur Maluku malah ke Osaka mengurus MOU MIP yang sampai hari ini konsepnya tidak jelas.”
6. Provinsi Lain Tidak Meminjam, Termasuk Maluku Utara
Rudy Pelaupessy menyoroti fakta bahwa provinsi lain—termasuk Maluku Utara—tidak mengajukan pinjaman jumbo ke SMI.
“Ini sangat janggal. Daerah yang berdekatan dengan struktur fiskal mirip saja tidak meminjam. Mengapa hanya Maluku yang begitu agresif? Ada apa?”
Ia menyebut fakta ini sebagai indikator bahwa:
Pemerintah provinsi gagal mengoptimalkan mekanisme penganggaran nasional, Lemah dalam melobi pusat, Dan cenderung mencari solusi instan lewat utang besar.
7. Pinjaman 1,5 Triliun = Hampir 50% APBD Maluku
Pelaupessy menegaskan bahwa angka pinjaman sebesar ini sangat berisiko.
“Kalau salah arah, ini bisa menghantam ekonomi Maluku bertahun-tahun. Masa depan fiskal daerah dipertaruhkan.”
8. Alternatif Lebih Tepat: Modal Usaha Masyarakat dan UMKM
Menurut Rudy Pelaupessy, jika Pemprov tetap memaksakan pinjaman, maka prioritasnya harus langsung menyentuh rakyat.
“Kalau mau berutang, gunakan untuk perkuatan modal UMKM, pedagang kecil, petani, nelayan, dan koperasi. Itu menghasilkan efek domino ekonomi yang cepat dan merata.”
Ia menekankan bahwa pembangunan rakyat lebih efektif daripada proyek fisik berskala besar yang rawan permainan.
Publik Menuntut Transparansi Total
Kritik Rudy Pelaupessy dan banyak pihak lain bermuara pada satu pesan:
Jangan jadikan Maluku tempat eksperimen kebijakan yang tidak matang. Jangan bermain dengan uang publik. DPRD harus berpihak pada rakyat, bukan kepentingan kekuasaan.
Seluruh rakyat Maluku — dari Seram, Lease, Aru, Tanimbar hingga MBD — berhak mengetahui arah pinjaman ini dan menikmati manfaatnya jika benar-benar diambil. (MIM-MDO)
About The Author
