MALUKU INDOMEDIA.COM, Ambon– Aliansi Pemuda Pemerhati Rakyat Maluku (AP2RM) mengecam pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, yang menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah lalai dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Pernyataan itu dilontarkan Tamaela pasca bentrokan antara warga Desa Hunuth, Kota Ambon, dan Negeri Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa (19/8/2025). Dalam konferensi pers di Kantor DPRD Ambon, ia menyebut Pemkab Malteng harus bertanggung jawab karena dinilai gagal menjaga rakyatnya.
Fungsionaris AP2RM, Ali Usemuhu, menilai pernyataan Ketua DPRD Ambon tersebut provokatif, tidak etis, dan berpotensi memperkeruh suasana.
“Ketua DPRD Ambon belum selesai dengan persoalan moral akibat kasus pesta miras di kediamannya. Mestinya beliau introspeksi diri, bukan malah sok-sokan mengkritisi Pemkab Malteng dengan statement provokatif yang bisa menambah kegaduhan,” tegas Ali Usemuhu, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Tamaela seharusnya memberi teladan dan menahan diri dari komentar emosional, apalagi terkait isu konflik antarwarga yang rawan memanas.
“Alih-alih menjadi penengah dan menyejukkan suasana, Ketua DPRD justru mengeluarkan pernyataan yang bisa memperburuk hubungan antarwilayah. Ini jelas tidak bijak,” tambahnya.
AP2RM menekankan bahwa setiap pejabat publik harus menjaga marwah jabatannya, bukan memprovokasi dengan komentar yang berpotensi memperuncing ketegangan sosial.
Ali Usemuhu juga mengingatkan, bila di kemudian hari konflik antarwilayah kembali muncul akibat pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab, maka Ketua DPRD Kota Ambon tidak bisa lepas tangan. “Statement pejabat publik bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan bisa berdampak langsung terhadap stabilitas sosial di masyarakat,” tutupnya.(MIM-LT)
