MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Polemik rekrutmen tenaga kerja dalam proyek strategis Blok Masela kembali menjadi sorotan. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menyerukan aksi demonstrasi pada Senin, 5 Oktober 2026, untuk menyuarakan persoalan yang mereka nilai menyangkut ketidakproporsionalan perekrutan tenaga kerja oleh Petrose(a), sebagaimana tertulis dalam undangan aksi yang beredar.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIT, dengan titik aksi di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Ambon.
Seruan ini membawa pesan tegas: pembangunan Blok Masela harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, termasuk masyarakat Maluku Barat Daya (MBD), yang menginginkan kesempatan kerja dan keterlibatan lebih besar dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Blok Masela untuk Maluku, Mengapa MBD Diabaikan?
Dalam poster seruan aksi, para penggerak mengangkat slogan “Blok Masela untuk Maluku, Mengapa MBD Diabaikan?” serta tagar #SaveTenagaKerjaMBD dan #SaveBlokMasela.
Pesan tersebut mencerminkan kegelisahan mengenai pemerataan manfaat proyek strategis nasional, terutama dalam hal akses terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Bagi masyarakat Maluku, Blok Masela bukan semata-mata proyek investasi bernilai besar. Proyek ini juga menyangkut harapan terhadap peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Karena itu, ketika muncul dugaan bahwa proses perekrutan tenaga kerja belum berjalan secara proporsional, persoalan tersebut layak dijawab melalui keterbukaan informasi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Jangan Hanya Menjadi Penonton
Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku memiliki peran penting dalam mengawal kepentingan masyarakat di tengah pengembangan proyek strategis tersebut.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme perekrutan, persyaratan kualifikasi, kebutuhan tenaga kerja, serta sejauh mana tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan yang adil.
Jika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan praktik perekrutan di lapangan, pemerintah perlu memfasilitasi dialog dan mendorong evaluasi berdasarkan data yang terverifikasi.
Keberpihakan kepada masyarakat lokal tidak berarti mengabaikan kompetensi dan standar profesional. Sebaliknya, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa putra-putri Maluku memperoleh akses yang layak melalui proses rekrutmen yang transparan, kompetitif, dan tidak diskriminatif.
MBD Bukan Penonton di Tanah Maluku Sendiri
Salah satu pesan paling kuat dalam materi aksi adalah “MBD bukan penonton di tanah Maluku sendiri.”
Kalimat ini menjadi simbol tuntutan agar masyarakat Maluku Barat Daya tidak sekadar menyaksikan pembangunan berlangsung, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian dan merasakan manfaatnya.
Namun, tuntutan tersebut perlu dijawab dengan langkah konkret: keterbukaan data tenaga kerja, pemetaan kompetensi lokal, pelatihan dan sertifikasi, serta mekanisme rekrutmen yang memberikan kesempatan setara bagi tenaga kerja yang memenuhi persyaratan.
Pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau nilai produksi. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada seberapa jauh masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.
Senin, 5 Oktober: Momentum Menagih Keberpihakan
Aksi yang direncanakan di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai.
Di sisi lain, pihak perusahaan atau pelaksana proyek yang terkait dengan persoalan rekrutmen perlu diberi ruang untuk menyampaikan penjelasan dan data guna memastikan persoalan ini dinilai secara berimbang.
Hingga informasi dalam undangan aksi tersebut disusun, rincian data rekrutmen dan tanggapan resmi pihak yang dipersoalkan belum tercantum. Karena itu, dugaan ketidakproporsionalan masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Pertanyaan mendasarnya tetap sama: ketika Blok Masela membawa harapan besar bagi Maluku, sejauh mana masyarakat Maluku sendiri mendapatkan kesempatan untuk ikut membangun dan menikmati manfaatnya?
Pertanyaan itu perlu dijawab bukan hanya dengan slogan, melainkan melalui kebijakan, transparansi, dan bukti nyata. (MIM-MDO)
About The Author
