MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Tanda tangan MOU Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Osaka, Jepang, memicu pertanyaan besar di tengah publik. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait proyek apa yang menjadi objek kesepakatan tersebut, sementara berbagai isu terkait skema pendanaan megaproyek Maluku Integrated Port (MIP) masih menggantung tanpa jawaban.
Diketahui, APBN hampir dipastikan tidak dapat menjadi sumber pembiayaan MIP. Di sisi lain, sektor swasta juga dinilai enggan berinvestasi karena nilai keekonomian proyek belum teruji, serta belum adanya ekosistem industri yang hidup di kawasan tersebut. “MIP bukan sekadar bangun pelabuhan. Harus ada industri yang beroperasi, kontainer bergerak, arus barang dan hasil produksi nyata. Kondisi Maluku saat ini belum ada ke arah sana,” ujar sumber internal yang memahami persoalan ini.
Arus logistik Maluku pun masih bertumpu pada kapal Sabuk Nusantara/Tol Laut, dan ironisnya, muatan kapal tersebut kerap kosong saat kembali ke Jawa. Situasi ini memperjelas keraguan investor sekaligus mempertegas pertanyaan publik: apa sebenarnya isi MOU yang ditandatangani Gubernur HL di Osaka?
Karena itu, DPRD Maluku didesak memanggil Gubernur HL untuk memberikan penjelasan resmi dalam Sidang Paripurna atau penyampaian terbuka kepada masyarakat. Transparansi dipandang sebagai syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Namun ketika dikonfirmasi terkait materi MOU tersebut, Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang, memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban, Jumat (5/12/2025). Sikap tutup suara ini justru semakin menambah spekulasi dan memperkuat dugaan bahwa terdapat informasi penting yang belum disampaikan kepada publik.
MalukuIndomedia.com akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk komitmen jurnalistik yang kreatif, transformatif, aktual, tajam, dan menggigit, demi memastikan publik Maluku mendapatkan informasi yang jujur dan dapat dipercaya. (MIM-MDO)
About The Author
