MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON— Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara salah satu perusahaan asal Indonesia dan investor dari Tiongkok di Osaka, Jepang, yang turut disaksikan oleh Gubernur Maluku dan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), rupanya masih berada pada tahap sangat awal.
Hal ini disampaikan oleh Kasrul Selang, Juru Bicara Gubernur Maluku, menanggapi dinamika dan sorotan publik terkait kehadiran rombongan Pemprov Maluku dalam agenda penandatanganan tersebut.
Menurut Kasrul, kehadiran pihak perwakilan pemerintah Indonesia di Jepang, seperti Konsulat Jenderal RI di Osaka maupun perwakilan KBRI Tokyo, sangat mungkin ikut terlibat dalam koordinasi kegiatan itu.
“Kalau kehadiran dari Konsul Jenderal maupun Kedubes, beta kira pasti terlibatlah. Osaka Expo 2025 itu event besar, jadi tentu ada juga dari kementerian. Hanya saja di dalam foto-foto penandatanganan itu mungkin tidak kelihatan, tapi secara koordinasi pasti ada,” jelas Kasrul, Kamis (9/10/2025).
Kasrul menegaskan bahwa MOU ini baru merupakan langkah awal dari proses penjajakan antara dua investor yang baru menyatakan minat terhadap proyek besar di Maluku.
“Ini baru proses awal, baru menyusun pra studi kelayakan (pre-feasibility study). Kedua investor ini baru mau melihat dulu apakah mereka tertarik dengan proyek besar ini atau tidak. Jadi kita tunggu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek yang dimaksud termasuk dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama antara pemerintah dan swasta, bahkan bisa saja antar-swasta.
“Jadi ini model PPP, bisa antara pemerintah dan swasta, atau antar-swasta. Prinsipnya, kita di provinsi maupun kabupaten mengharapkan dukungan semua pihak—bapa-bapa raja, tokoh masyarakat, dan lainnya. Jalan masih panjang, tapi ini untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Kasrul juga menekankan bahwa ketika masuk pada tahap feasibility study, seluruh pihak terkait pasti akan dilibatkan.
“Kita tidak mau proyek sebesar ini jalan tanpa melibatkan banyak orang. Kita ingin prosesnya terbuka supaya tidak tersendat di tengah jalan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai tidak dilibatkannya DPRD dalam proses MOU tersebut, menanggapi singkat namun tajam.“Itu masih angin surga,” tulis Benhur.
Komentar Watubun ini mengisyaratkan sikap skeptis legislatif terhadap realisasi proyek yang disebut-sebut bernilai besar itu.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penjajakan ini dengan hati-hati, terbuka, dan bertahap, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku. (MIM-MDO)
About The Author
