MALUKU INDOMEDIA.COM, Jakarta- Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan Maluku di tingkat pusat. Dalam Rapat Pleno Komite II DPD RI yang digelar di Jakarta, Senin (25/8/2025), mantan Wakil Ketua DPD RI itu menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan daerah, terutama terkait penguatan sektor pertanian sebagai fondasi kemandirian pangan di wilayah kepulauan.
Menurut Nono, Maluku masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan pangan, khususnya beras. Meski memiliki lahan sawah di Pulau Buru dan Pulau Seram yang dikenal sebagai dua pulau sedang di Maluku, produksi beras di kedua daerah tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan masyarakat. “Sawah di Maluku rata-rata hanya menghasilkan empat ton. Angka ini belum memadai untuk menopang kebutuhan pangan daerah. Maluku perlu dukungan bibit unggul dan ketersediaan pupuk yang cukup,” ujar Nono.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat upaya pembangunan irigasi dan bendungan di Pulau Buru yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan. Namun, tanpa intervensi serius dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian, hasilnya akan tetap terbatas. “Infrastruktur irigasi memang penting, tapi percuma kalau tidak ditunjang bibit unggul dan pupuk. Karena itu, kami dorong pemerintah pusat agar benar-benar hadir memberi solusi,” katanya.
Nono juga menyinggung pentingnya perencanaan nasional yang lebih berpihak pada wilayah timur Indonesia. Ia mencontohkan, Papua sebagai daerah dengan lahan pertanian potensial diharapkan bisa menyuplai sebagian kebutuhan pangan kawasan timur, termasuk Maluku. Namun, jika dihitung secara cermat, pasokan dari Papua saja tetap tidak cukup. “Kita berharap Papua bisa membantu, tetapi secara kalkulasi masih tetap kurang. Artinya, Maluku sendiri harus diperkuat agar tidak selamanya bergantung pada daerah lain,” ucapnya.
Kondisi ini, lanjut Nono, menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, mengingat Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang berbeda dengan daerah lain. Ongkos distribusi yang tinggi, infrastruktur terbatas, serta keterbatasan lahan produktif menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian khusus.
Nono Sampono, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI, dikenal konsisten membawa suara Maluku dalam berbagai forum nasional. Ia menegaskan, keberadaan wakil daerah di Senayan bukan sekadar simbol, tetapi harus benar-benar menjadi jembatan kepentingan masyarakat di daerah. “DPD ada untuk memastikan suara rakyat di daerah tidak tenggelam di Jakarta. Saya pastikan Maluku akan terus diperjuangkan,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Nono mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan Maluku. Ia menekankan pentingnya program nyata yang menyentuh kebutuhan dasar, bukan sekadar proyek sesaat. “Maluku membutuhkan perhatian yang konsisten, bukan hanya janji. Saya berharap kementerian terkait bisa lebih serius melihat masalah ini,” katanya.
Dengan ketegasan dan konsistensinya, Nono Sampono kian meneguhkan perannya sebagai salah satu figur penting yang mengawal kepentingan Maluku di tingkat nasional. Dalam konteks politik daerah, kehadirannya dianggap sebagai suara yang kokoh dan representatif bagi masyarakat kepulauan yang sering kali luput dari perhatian arus utama pembangunan nasional. (MIM-MDO)
