MALUKU INDOMEDIA.COM |AMBON- Krisis air bersih yang melanda warga Kompleks Aspun, RT 02/RW 017, Kota Ambon, menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Ambon. Puluhan kepala keluarga dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Seni (25/10/2026). Kondisi ini memunculkan desakan agar pemerintah segera menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar janji pelayanan publik.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan, persoalan akses air bersih justru masih menjadi beban warga. Keterbatasan pasokan disebut memaksa sebagian warga mencari alternatif darurat, termasuk menyaring air dari sumber yang kebersihannya belum terjamin.
Situasi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila air yang digunakan tidak memenuhi standar kelayakan.
Yayasan Watahima: Jangan Tunggu Warga Jatuh Sakit!
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Yayasan Watahima, Erwin Saramoku, melontarkan kritik terhadap lambannya penanganan krisis air bersih di kawasan itu. Ia mendesak Pemerintah Kota Ambon bersama instansi teknis terkait agar segera mengambil langkah nyata untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
“Jangan tunggu ada korban jatuh atau wabah penyakit menyerang anak-anak kita baru pemerintah mau bergerak. Air bersih adalah hak dasar warga negara, bukan barang mewah. Di mana kehadiran Pemkot Ambon saat warganya di Kompleks Aspun kesulitan mendapatkan setetes air layak pakai?” tegas Erwin.
Menurutnya, kesulitan memperoleh air bersih seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat air merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup masyarakat.
Yayasan Watahima menilai, kondisi warga Aspun perlu segera ditangani melalui langkah darurat sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan infrastruktur distribusi air bersih di kawasan tersebut.
Tiga Tuntutan Mendesak kepada Pemkot Ambon
Yayasan Watahima menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Wali Kota Ambon dan instansi teknis terkait, termasuk Perumda Air Minum (PDAM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pertama, distribusi air bersih secara darurat
Pemerintah diminta mengerahkan mobil tangki air bersih secara berkala dan tanpa biaya bagi warga terdampak. Distribusi tersebut diharapkan berlangsung setiap hari hingga pelayanan air kembali normal dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Kedua, audit dan evaluasi infrastruktur distribusi
Pemerintah bersama pihak pengelola layanan air diminta mengevaluasi penyebab terbatasnya pasokan air di RT 02/RW 017 Kompleks Aspun. Evaluasi perlu dilakukan secara transparan agar akar persoalan dapat diketahui dan penanganan tidak berhenti pada solusi sementara.
Ketiga, pembangunan solusi permanen
Yayasan Watahima mendorong penyediaan infrastruktur air bersih yang efektif dan berkelanjutan, baik melalui perbaikan jaringan perpipaan maupun alternatif sumber air yang layak berdasarkan kajian teknis, lingkungan, dan kesehatan.
Menurut Yayasan Watahima, warga tidak seharusnya terus-menerus bergantung pada bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Diperlukan kebijakan yang memastikan ketersediaan air secara berkesinambungan.
Pelayanan Publik Diuji, Warga Menunggu Bukti
Krisis air bersih di Kompleks Aspun menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan peninjauan lapangan atau pernyataan kepedulian. Warga membutuhkan kepastian mengenai penyebab gangguan pasokan, langkah penanganan, serta target waktu pemulihan pelayanan.
Karena itu, Pemkot Ambon, PDAM, dan Dinas PUPR perlu segera memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi distribusi air di kawasan tersebut, termasuk langkah darurat yang dapat dilakukan dan rencana penyelesaian jangka panjang.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemkot Ambon maupun instansi teknis terkait mengenai penyebab dan penanganan krisis air bersih di Kompleks Aspun belum dicantumkan dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
Ketika warga kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan melalui tindakan yang terukur.
Warga Kompleks Aspun dan Yayasan Watahima kini menunggu jawaban nyata: kapan air bersih kembali tersedia, siapa yang bertanggung jawab menangani persoalan tersebut, dan bagaimana pemerintah memastikan krisis serupa tidak terus berulang?
Sebab, pembangunan kota tidak hanya diukur dari megahnya proyek dan indahnya slogan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan warganya memperoleh kebutuhan dasar secara layak. (MIM-CN)
About The Author
