MALUKUINDOMEDIA.COM, JAKARTA— Gelombang kritik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kian menguat. Dalam waktu dekat, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa SBB Jakarta memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk tekanan publik yang terukur dan terarah. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Koordinator aksi, Nasrul M, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan kolektif pemuda terhadap kondisi daerah.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan. Ini adalah panggilan moral. Kami ingin ada perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di SBB,” tegasnya.
Dalam pernyataan resminya, massa aksi membawa lima tuntutan strategis yang dinilai krusial:
Mendesak Mendagri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati SBB
Mendorong Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melakukan supervisi dan audit tata kelola pemerintahan
Mendesak evaluasi penggunaan APBD dan dana transfer pusat
Meminta pembinaan khusus terhadap kepala daerah dan jajaran OPD
Menuntut rekomendasi sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran
Aksi ini diproyeksikan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, mahasiswa menilai bahwa pengawasan dari pemerintah pusat harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun program pembangunan.
Sorotan terhadap SBB sendiri bukan tanpa alasan. Sejumlah kalangan menilai masih terdapat persoalan dalam implementasi program yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Gerakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kontrol sosial dari generasi muda terus hidup dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menegaskan, jika tuntutan tidak direspons serius, gelombang aksi lanjutan dengan skala lebih besar sangat mungkin terjadi. (MIM-MDO)
About The Author
