MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA— Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memotret perubahan drastis dalam penilaian publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah sempat menikmati tingkat kepuasan publik di atas 80 persen pada awal masa pemerintahannya, kini angka tersebut turun tajam menjadi hanya 51,1 persen.
Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 itu menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik bukan terjadi tanpa sebab. Persepsi masyarakat terhadap memburuknya kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang mendorong anjloknya tingkat kepuasan terhadap Presiden.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irfani, menjelaskan bahwa survei menggunakan metode multimode yang menggabungkan wawancara melalui telepon dan tatap muka terhadap 749 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ekonomi Jadi Pukulan Terbesar
Temuan paling mencolok berasal dari sektor ekonomi.
Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen yang menilai baik.
Ketika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, sebanyak 45,8 persen responden menyatakan ekonomi kini lebih buruk, sedangkan yang merasa lebih baik hanya 19,7 persen.
Data ini memperlihatkan jurang yang lebar antara angka pertumbuhan ekonomi nasional yang diumumkan pemerintah dengan pengalaman nyata masyarakat sehari-hari.
Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, persepsi publik justru bergerak ke arah sebaliknya.
Politik dan Hukum Ikut Tergerus
Tak hanya ekonomi, persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional juga mengalami kemerosotan.
Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik saat ini buruk, sedangkan yang menganggap baik hanya 13,5 persen.
Sementara pada sektor penegakan hukum, 37,6 persen masyarakat menilai kondisinya buruk, dibanding hanya 26,4 persen yang masih memberikan penilaian positif.
Survei ini berlangsung di tengah berbagai polemik nasional, mulai dari dinamika geopolitik internasional, kontroversi sejumlah kebijakan pemerintah, hingga kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik.
Korelasi Sangat Kuat
SMRC menemukan hubungan yang hampir sempurna antara persepsi publik terhadap kondisi nasional dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden.
Nilai korelasi persepsi ekonomi dengan approval Presiden mencapai 0,996, kondisi politik 0,994, dan penegakan hukum 0,965.
Dalam kajian statistik, angka tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat.
Artinya, semakin negatif masyarakat memandang ekonomi, politik, dan hukum, semakin rendah pula tingkat kepuasan terhadap pemerintahan.
Sinyal Bahaya Pemerintahan
Penurunan sekitar 30 poin dalam kurun sembilan bulan menjadi salah satu perubahan opini publik paling tajam sejak pemerintahan baru berjalan.
Meski tingkat kepuasan publik masih sedikit lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak puas, selisihnya dinilai belum cukup signifikan secara statistik.
Dengan kata lain, publik kini berada dalam posisi yang nyaris terbelah.
Bagi pemerintah, temuan ini menjadi sinyal bahwa narasi keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup apabila tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perbaikan daya beli, stabilitas politik, dan kepastian penegakan hukum dipandang menjadi pekerjaan rumah yang mendesak apabila pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik.
Hasil survei ini bukan sekadar potret angka, tetapi menjadi alarm politik bahwa legitimasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kondisi riil yang dirasakan rakyat. Ketika tekanan ekonomi meningkat, kepercayaan publik pun ikut terkikis. Dalam demokrasi, persepsi publik adalah indikator yang tak bisa diabaikan karena pada akhirnya akan bermuara pada dukungan politik dan stabilitas pemerintahan. (MIM-MDO)
About The Author
