MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA — Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan. Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama menilai polemik yang menyeret sejumlah elite PBNU telah berkembang menjadi persoalan serius yang berpotensi menguras energi warga Nahdliyin dan mengganggu konsolidasi organisasi.
Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama, Abdul Hamid Rahayaan, menyatakan keprihatinannya terhadap dinamika saling pecat dan tarik-menarik kepentingan di lingkungan kepemimpinan PBNU.
Menurut Abdul Hamid, konflik yang melibatkan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen Saifullah Yusuf, serta Nusron Wahid telah menimbulkan keresahan hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai NU tidak boleh terus tersandera oleh konflik elite. Para kiai sepuh dan warga Nahdliyin, kata dia, membutuhkan kepastian bahwa organisasi tetap berjalan pada khittah perjuangan dan kepentingan umat.
Muktamar Dipercepat 27 Agustus 2026
Di tengah eskalasi tersebut, desakan dari sejumlah PWNU dan PCNU disebut semakin menguat agar Muktamar NU ke-35 dipercepat.
Forum Penyelamatan NU menyebut pelaksanaan Muktamar ke-35 didorong berlangsung pada 27 Agustus 2026, lebih cepat dari agenda sebelumnya yang dijadwalkan Desember 2026.
Abdul Hamid berharap Muktamar mampu menjadi momentum rekonsiliasi, bukan arena baru untuk mempertajam perpecahan.
“Diharapkan Muktamar mendatang dapat melahirkan figur Rais Aam dan Ketua Umum PBNU baru yang netral, tidak terlibat, serta tidak memiliki irisan dengan konflik saat ini.”
Menurutnya, figur kepemimpinan yang independen diperlukan agar PBNU dapat kembali fokus mengurus umat, memperkuat persatuan dan ikut memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.
Isu Manuver Politik Disorot
Persoalan semakin sensitif setelah muncul isu mengenai pergerakan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang disebut kembali mendorong KH Miftachul Akhyar untuk menduduki posisi Rais Aam PBNU.
Abdul Hamid menilai isu tersebut perlu dijernihkan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi politik di tengah warga Nahdliyin.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang tersebut.
Menurut Abdul Hamid, keterlibatan atau kesan keterlibatan pihak eksternal dalam dinamika Muktamar dapat memperkeruh keadaan dan memunculkan persepsi bahwa proses organisasi sedang diarahkan oleh kepentingan tertentu.
“Jangan sampai muncul skenario politik dari luar yang justru memperuncing konflik dan memecah belah NU,” tegasnya.
Jangan Seret NU ke Arena Kepentingan
Abdul Hamid juga mengingatkan Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid agar berhati-hati dalam mengambil langkah politik maupun organisatoris yang berkaitan dengan PBNU.
Ia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan NU dan tidak melakukan manuver yang pada akhirnya justru dapat merugikan citra Presiden Prabowo di mata warga Nahdliyin.
Bagi Forum Penyelamatan NU, persoalan utama saat ini bukan sekadar siapa yang menduduki kursi Rais Aam atau Ketua Umum. Lebih jauh, yang dipertaruhkan adalah keutuhan organisasi dan kepercayaan jutaan warga Nahdliyin.
Abdul Hamid mengingatkan kembali sejarah berdirinya NU yang digagas para ulama, dengan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai salah satu tokoh sentral, dengan semangat menjaga agama, persatuan umat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, ia menyerukan seluruh elite NU menahan diri dan tidak menjadikan Muktamar sebagai pertarungan kepentingan.
“NU harus diselamatkan dari konflik berkepanjangan. Muktamar harus menjadi jalan keluar, bukan pintu masuk bagi konflik baru,” ujarnya.
Kini perhatian warga Nahdliyin tertuju pada proses menuju Muktamar ke-35. Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang akan memimpin NU, tetapi juga apakah Muktamar mampu mengakhiri konflik dan mengembalikan NU sebagai rumah besar umat yang teduh, mandiri, dan bermartabat. (MIM-MDO)
About The Author
