MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, dinamika perebutan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat.
Forum Penyelamatan NU menilai, di tengah kebutuhan konsolidasi internal organisasi, terdapat tiga figur yang dianggap memenuhi standar kapasitas, pengalaman, integritas, serta kemampuan manajerial untuk memimpin PBNU periode 2026–2031.
Ketua Forum Penyelamatan NU, Abdul Hamid Rahayaan, menyebut tiga nama tersebut yakni Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar, Dr. KH. Marsudi Syuhud, dan Prof. Dr. KH. Maskhri Abdila.
Menurut Abdul Hamid, ketiganya memiliki rekam jejak yang dinilai relevan dengan kebutuhan NU saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan internal organisasi sekaligus memperkuat peran NU di tingkat nasional dan internasional.
Nazaruddin Umar dinilai memiliki kapasitas sebagai ulama sekaligus intelektual, dengan pengalaman panjang di birokrasi, pernah menjadi Katib Aam PBNU, serta memiliki jaringan luas di dalam maupun luar negeri.
Sementara Marsudi Syuhud disebut sebagai organisatoris berpengalaman. Ia pernah menduduki posisi Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum PBNU serta kini menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Latar belakang santri, kemampuan bahasa asing dan jaringan internasional juga menjadi pertimbangan.
Adapun Maskhri Abdila disebut memiliki pengalaman sebagai akademisi dan intelektual. Ia pernah menjabat sebagai Ketua PBNU serta Staf Khusus Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
Bukan Sekadar Siapa yang Paling Banyak Dukungan
Abdul Hamid menilai Muktamar NU ke-35 tidak semestinya hanya menjadi arena perebutan dukungan politik internal.
Menurutnya, tantangan terbesar NU justru terletak pada kemampuan pemimpin berikutnya mengakhiri fragmentasi dan membangun kembali soliditas organisasi.
“NU membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi, memiliki kemampuan manajerial modern dan dapat menyatukan berbagai faksi,” demikian pokok pandangan Forum Penyelamatan NU.
Forum tersebut juga menyoroti pentingnya menghindari politik transaksional dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia diimbau tidak menjadikan tawaran material sebagai dasar menentukan pilihan. Kapasitas, integritas, pengalaman dan kebutuhan organisasi dinilai harus menjadi parameter utama.
NU Dituntut Kembali Menjadi Kekuatan Strategis
Forum Penyelamatan NU memandang kepemimpinan PBNU lima tahun ke depan tidak hanya akan menentukan wajah internal organisasi, tetapi juga posisi NU dalam percaturan nasional dan global.
NU dinilai memiliki modal sosial dan jaringan yang sangat besar untuk berkontribusi dalam isu perdamaian dunia, penyelesaian konflik antarnegara serta pembangunan ekonomi nasional.
Di dalam negeri, NU juga diharapkan mampu membangun kemitraan strategis dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, peningkatan pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, Forum Penyelamatan NU menyerukan agar para muktamirin tidak terjebak pada popularitas sesaat maupun transaksi politik.
Pesannya tegas: Muktamar bukan sekadar memilih siapa yang menang, tetapi menentukan ke mana NU akan dibawa.
Dengan demikian, tiga nama yang disebut Forum Penyelamatan NU menjadi bagian dari dinamika menjelang Muktamar ke-35. Penilaian tersebut merupakan sikap Forum Penyelamatan NU dan bukan keputusan resmi forum Muktamar mengenai calon Ketua Umum PBNU. (MIM-MDO)
About The Author
