MALUKUINDOMEDIA.COM, AMBON— Polemik mengenai temuan pemeriksaan pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, memasuki babak klarifikasi setelah Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menjelaskan secara rinci alur tindak lanjut atas permasalahan senilai Rp19,23 miliar.
BWS Maluku menegaskan, nilai Rp19.237.835.672,65 yang tercantum dalam hasil pemeriksaan merupakan nilai permasalahan atau potensi yang menjadi objek tindak lanjut, bukan otomatis merupakan kerugian negara dan bukan pula kesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi.
Menurut BWS, seluruh persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ditetapkan dalam pemeriksaan.
Alurnya sederhana:
Pemeriksaan → Laporan Hasil Pemeriksaan → Rekomendasi → Tindak Lanjut → Verifikasi Tindak Lanjut → Selesai.
Dalam proses tindak lanjut, BWS melakukan sejumlah langkah korektif, antara lain pengukuran dan pemeriksaan bersama, koreksi volume serta pembayaran termin, negosiasi terhadap harga timpang, penyesuaian kontrak, hingga verifikasi Material on Site (MoS).
Setelah tindak lanjut dilakukan, dokumen dan bukti pendukung kemudian diperiksa kembali melalui proses verifikasi.
BWS menyebut terdapat 45 dokumen tindak lanjut yang diverifikasi.
Hasilnya?
Seluruhnya dinyatakan “Memadai”.
Bukan Rp19,23 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara
Di sinilah pentingnya membedakan antara nilai permasalahan hasil pemeriksaan dengan nilai yang wajib dikembalikan ke kas negara.
BWS menjelaskan, status “Memadai” tidak berarti Rp19,23 miliar dikembalikan seluruhnya ke kas negara.
Sebab, tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut tidak hanya berbentuk pengembalian uang.
Penyelesaiannya dapat berupa koreksi pembayaran, penyesuaian kontrak, negosiasi harga, pengukuran ulang, pembenahan administrasi, maupun pemulihan nilai pada bagian yang memang berdasarkan hasil pemeriksaan harus dikembalikan.
Dengan kata lain, Rp19,23 miliar merupakan nilai permasalahan yang ditindaklanjuti, bukan angka yang secara otomatis harus disetor kembali seluruhnya ke kas negara.
Nilai Rekomendasi 0
BWS juga memberikan penjelasan mengenai bagian yang sebelumnya menjadi pertanyaan dalam dokumen verifikasi.
Menurut BWS, setelah seluruh tindak lanjut diperiksa kembali, hasil verifikasi menunjukkan nilai rekomendasi 0 dengan status “Memadai”.
Artinya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tidak terdapat lagi nilai rekomendasi yang harus diselesaikan dalam tindak lanjut yang telah diverifikasi.
Posisi ini sekaligus menjelaskan hubungan antara angka Rp19,23 miliar dan status “Memadai”.
Nilai Rp19,23 miliar merupakan nilai permasalahan pada tahap hasil pemeriksaan.
Sementara status “Memadai” merupakan hasil dari proses pemeriksaan kembali terhadap tindak lanjut atas permasalahan tersebut.
MoS dan Harga Timpang Masuk dalam Proses Tindak Lanjut
Sejumlah persoalan dalam hasil pemeriksaan, termasuk pembayaran Material on Site (MoS) senilai sekitar Rp4,88 miliar pada salah satu paket pekerjaan, juga menjadi bagian dari proses tindak lanjut.
BWS menjelaskan bahwa tindak lanjut dilakukan melalui pemeriksaan material di lapangan serta penyesuaian terhadap ketentuan kontrak melalui mekanisme yang berlaku.
Begitu pula persoalan harga satuan timpang dan penambahan volume pekerjaan.
Langkah korektif dilakukan melalui pengukuran, negosiasi, penyesuaian harga serta perubahan atau adendum kontrak sesuai kebutuhan.
Seluruh tindakan tersebut kemudian menjadi objek verifikasi.
Dan hasil akhirnya, menurut BWS, dinyatakan “Memadai” dengan nilai rekomendasi 0.
Bukan Berarti Temuan Tidak Pernah Ada
Penjelasan ini juga penting agar publik tidak keliru memahami istilah pemeriksaan.
Status “Memadai” bukan berarti temuan atau permasalahan tersebut tidak pernah ada.
Permasalahan tersebut tetap tercatat dalam hasil pemeriksaan.
Yang berubah adalah status penyelesaiannya setelah pihak yang diperiksa melakukan tindak lanjut dan tindak lanjut tersebut diverifikasi.
Karena itu, perlu dibedakan antara:
Temuan/permasalahan awal dengan status penyelesaian tindak lanjut.
Temuan dicatat berdasarkan hasil pemeriksaan.
Rekomendasi kemudian ditindaklanjuti.
Tindak lanjut diperiksa kembali.
Setelah dinilai memenuhi ketentuan, hasil verifikasi dapat dinyatakan “Memadai”.
MalukuIndomedia: Transparansi Tetap Penting
MalukuIndomedia memandang klarifikasi BWS Maluku ini penting untuk menempatkan persoalan Way Apu secara proporsional.
Tidak tepat jika nilai Rp19,23 miliar langsung disebut sebagai kerugian negara ataupun dijadikan kesimpulan telah terjadi korupsi.
Namun, pada saat yang sama, publik juga berhak mengetahui bagaimana sebuah nilai permasalahan sebesar Rp19,23 miliar akhirnya dapat dinyatakan selesai melalui mekanisme tindak lanjut.
Dalam konteks ini, penjelasan BWS memberikan jawaban bahwa tindak lanjut telah dilakukan dan kemudian diverifikasi.
Hasil verifikasi terhadap 45 dokumen dinyatakan “Memadai”, dengan nilai rekomendasi 0.
Itulah titik akhirnya.
Bukan berarti Rp19,23 miliar seluruhnya dikembalikan.
Bukan pula berarti Rp19,23 miliar dihapus dari catatan pemeriksaan.
Melainkan, menurut penjelasan BWS, permasalahan senilai Rp19,23 miliar tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan hasil verifikasinya dinyatakan memadai.
Dengan demikian, publik tidak perlu terjebak pada angka semata.
Yang lebih penting adalah memahami prosesnya:
Ada temuan.
Ada rekomendasi.
Ada tindak lanjut.
Ada verifikasi.
Dan hasil verifikasi menyatakan “Memadai” dengan nilai rekomendasi 0.
Itulah penjelasan BWS Maluku atas temuan pembangunan Bendungan Way Apu senilai Rp19,23 miliar. (MIM-MDO)
About The Author
