MALUKU INDOMEDIA.COM, AMBON– Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul sorotan terhadap ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon melalui Bidang Perguruan Tinggi menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih berkeadilan dengan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi PC IMM Kota Ambon, Samil Rahareng, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara merupakan langkah positif. Namun, menurutnya, kebijakan serupa juga harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki peran fundamental dalam menentukan masa depan bangsa.
“Guru adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ketika pemerintah mampu meningkatkan tunjangan kinerja bagi sektor pertahanan, maka perhatian yang serius juga harus diberikan kepada kesejahteraan guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bermartabat,” ujar Samil Rahareng, Sabtu (1/8/2026).
Ia menilai hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang membelit dunia pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru yang belum merata, keterlambatan pembayaran berbagai hak di sejumlah daerah, hingga tantangan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi yang berkualitas.
“Jika negara ingin membangun Indonesia Emas, maka investasi terbesar harus dimulai dari ruang-ruang kelas. Guru yang sejahtera akan lebih fokus mendidik, berinovasi, dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul,” katanya.
PC IMM Kota Ambon berpandangan bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara seimbang antara sektor pertahanan dan sektor pendidikan. Keduanya dinilai memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan negara, baik dari sisi keamanan maupun kualitas sumber daya manusia.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesejahteraan guru sebagai agenda prioritas nasional yang tidak kalah penting dibandingkan sektor lainnya.
Bagi PC IMM Kota Ambon, penghargaan terhadap guru tidak cukup diwujudkan melalui slogan maupun seremoni, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang memberikan kepastian terhadap hak-hak, kesejahteraan, dan perlindungan profesi guru.
“Kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan penghasilan, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap profesi yang mencetak seluruh generasi penerus bangsa,” tutup Samil Rahareng.
Sorotan PC IMM Kota Ambon ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari kuatnya sektor pertahanan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan bagi para pendidik yang menjadi pilar utama lahirnya generasi masa depan Indonesia. (MIM-CN)
About The Author
