NAMROLE, MALUKUINDOMEDIA.COM– Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kritik keras terhadap Gubernur Maluku terkait minimnya perhatian terhadap akses transportasi laut di wilayah tersebut.
Ketua DPD KNPI Buru Selatan, Abdurrahman Bahta, menyayangkan sikap gubernur yang dinilai lebih fokus pada kepentingan pribadi, seperti renovasi rumah dinas, dibandingkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Gubernur jangan hanya berpikir tentang rumah dinas, seharusnya memprioritaskan pelayanan kepada rakyat,” tegas Bahta.
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini Kabupaten Buru Selatan masih mengalami keterbatasan akses transportasi laut, khususnya dalam layanan feri. Feri milik BUMD Bursel yang selama ini beroperasi dinilai sudah tidak layak dan perlu segera diganti.
“Kami mendesak pemerintah provinsi untuk segera memberikan subsidi layanan feri dan menyediakan armada baru guna menunjang mobilitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Menurut Bahta, pelayanan transportasi laut merupakan hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh pemerintah provinsi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan bagian dari pelayanan dasar publik.
“Sebagai Ketua DPD KNPI Bursel, saya sangat kecewa dengan sikap Gubernur yang lebih mengutamakan kenyamanan diri sendiri ketimbang memenuhi kebutuhan rakyatnya. Maluku butuh pemimpin yang peka terhadap persoalan di daerah-daerah tertinggal,” tegas Bahta.
Ia berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut dan tidak terus abai terhadap kebutuhan rakyat di wilayah kepulauan seperti Buru Selatan. (SDM)
