MALUKU INDOMEDIA.COM, JAKARTA– Bupati Kabupaten Buru Selatan, Lahamidi, bertemu dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjamitko, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut semakin istimewa karena Bupati Lahamidi didampingi langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Faisal Syarief Hayoto, yang memfasilitasi sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Buru Selatan tersampaikan secara langsung kepada Kepala BP Taskin.
Dalam audiensi ini, Bupati Lahamidi menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Buru Selatan. Di antaranya terdapat 7 desa yang hingga kini belum teraliri listrik. Menanggapi hal itu, BP Taskin berkomitmen memberikan solusi sementara melalui penyediaan panel surya. Selain itu, BP Taskin juga akan mengupayakan internet gratis yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.
Isu perhubungan laut turut menjadi perhatian serius. Meski Buru Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama kelapa dan hasil bumi lainnya, keterbatasan transportasi laut membuat distribusi hasil alam belum maksimal. Selama ini, akses menuju Kota Ambon masih harus ditempuh lewat jalur darat melalui Namlea.
“Pak Budiman Sudjamitko menegaskan bahwa perhubungan laut di Kabupaten Buru Selatan akan menjadi atensi langsung agar akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat lebih lancar,” ungkap Bupati Lahamidi.
Selain itu, BP Taskin juga akan menyalurkan 1.000 paket sanitasi sebagai bentuk dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat Buru Selatan. Untuk memperkuat program tersebut, Bupati Lahamidi dijadwalkan menyerahkan proposal resmi pada Rabu, 17 September 2025 kepada BP Taskin agar segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Faisal Syarief Hayoto, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mendampingi tetapi juga memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai wujud komitmen pemuda Maluku dalam mendukung pemerintah.
“Sebagai pemuda, kita harus mengambil peran penting. KNPI Maluku hadir untuk membantu negara, dalam hal ini BP Taskin, agar program percepatan pengentasan kemiskinan bisa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami juga telah menginstruksikan KNPI di 11 kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan bupati dan walikota masing-masing guna melakukan audiensi serupa,” tegas Faisal.
Faisal juga menambahkan, KNPI Maluku sebelumnya telah memfasilitasi pertemuan sejumlah kepala daerah dengan BP Taskin, termasuk Walikota Ambon, Bupati Buru, Bupati Kepulauan Aru, serta kepala daerah lainnya di Provinsi Maluku. Langkah ini menjadi bukti konsistensi KNPI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal program pengentasan kemiskinan di Maluku.
Dengan adanya dukungan dari BP Taskin serta pendampingan aktif dari KNPI, diharapkan langkah percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (MIM-CR)
About The Author
