MALUKU INDOMEDIA.COM, DOBO— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai bergerak agresif menekan laju inflasi daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar besar-besaran digelar di seluruh wilayah Kota Dobo, Kamis (7/5/2026), dengan menyasar distributor bahan pokok hingga penyalur BBM yang diduga berpotensi memainkan harga di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Langkah ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan, yang menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan ada pihak mengambil keuntungan berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
“Pemerintah tidak melarang pedagang mencari keuntungan. Tetapi kalau sudah melebihi kewajaran dan memberatkan masyarakat, itu yang akan kita tertibkan,” tegas Ubyaan saat memberikan arahan kepada tim gabungan di Aula BPKAD Kepulauan Aru.
Operasi pasar tersebut bukan sekadar pemantauan biasa. Pemerintah daerah membentuk enam tim lintas sektor yang diterjunkan langsung ke lapangan untuk membedah rantai distribusi barang dari hulu hingga hilir. Mulai dari harga beli di daerah asal seperti Surabaya, biaya pengiriman melalui tol laut atau kontainer, ongkos bongkar muat, hingga harga jual di tingkat pengecer seluruhnya diperiksa secara detail.
Koordinator kegiatan, William G.F. Gainausiray, mengatakan pengawasan dilakukan menyeluruh karena pemerintah ingin memastikan tidak ada permainan harga maupun penimbunan barang yang dapat memicu lonjakan inflasi di daerah kepulauan tersebut.
“Fokus kami bukan hanya harga, tetapi juga stok barang, legalitas usaha, hingga masa kedaluwarsa produk yang dijual kepada masyarakat,” ujarnya.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Bagian Perekonomian, Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, TNI, Polri, Satpol PP hingga Kejaksaan Negeri Aru itu disebar ke sejumlah titik strategis di Kota Dobo.
Dalam pemeriksaan lapangan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi sasaran pengawasan:
Memastikan stok bahan pokok tersedia dan tidak terjadi penimbunan.
Memeriksa izin usaha dan kelayakan produk konsumsi masyarakat.
Menghitung kewajaran Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan biaya distribusi riil.
Langkah tegas TPID ini dinilai penting mengingat wilayah kepulauan seperti Aru sangat rentan terhadap gejolak harga akibat tingginya biaya distribusi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Selain operasi pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi lain berupa penyediaan Bahan Cadangan Pokok (BCP) dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga daya beli masyarakat.
Operasi pasar yang dimulai sejak pukul 09.00 WIT itu diharapkan mampu menghasilkan data riil kondisi pasar di lapangan sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, langkah cepat pemerintah ini menjadi ujian keseriusan dalam memastikan kebutuhan pokok tetap aman, harga terkendali, dan distribusi tidak dimainkan segelintir pihak. (MIM-MDO)
About The Author
